Cari berdasarkan:



Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI dalam Pemilu [Clearance Sale]
 








Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI dalam Pemilu [Clearance Sale] 
oleh: DR. H. Nasuka, SIP., MM.
> Politik & Hukum » Sosial & Politik

List Price :   Rp 29.000
Your Price :    Rp 18.850 (35% OFF)
READY STOCK
 
Penerbit :    Mandar Maju
Edisi :    Soft Cover
ISBN :    9795383191
ISBN-13 :    9789795383192
Tgl Penerbitan :    2007-00-00
Bahasa :    Indonesia
 
Ukuran :    0x0x0 mm
Berat :    156 gram
Sinopsis Buku:
Akhir bulan ini – tepatnya Tgl 25 Mei 2007 sore – DPR telah menerima empat RUU bidang politik dari pemerintah, yaitu: (1) RUU Parpol; (2) RUU Pemilu DPR, DPD dan DPRD; (3) RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; (4) RUU Pemilu Pres/Wapres. Pembahasan oleh DPR diharapkan selesai paling lambat akhir Desember 2007. Buku ini menggunakan judul “Partisipasi” dan bukannya “Hak Pilih”. Pertimbangan utama adalah agar lebih terbuka ruang untuk mendiskusikan “memilih dalam Pemilu” itu sesungguhnya “Hak” ataukah “Kewajiban”, dan perihal “tidak memilih” alias “Golput”.

Guna melengkapi bahan analisis, selain tinjauan argumentasi klasik ber-Pemilu dalam hal ini – HAM, demokrasi dan ketentuan UU/peraturan – juga dilengkapi perspektif Fiqh Siyasah. Anggota TNI pernah berpartisipasi sebagai pemilih, yaitu pada Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Semenjak itu – hampir lima puluh tahun – anggota TNI tidak pernah lagi ikut memilih sampai Pemilu terakhir 2004.

Setelah lebih dari 50 (lima puluh) tahun menjelang Pemilu 2009, wacana tentang keikutsertaan kembali anggota TNI sebagai pemilih menjadi marak. Berbagai pendapat/pandangan tersebut secara garis besar dapat dikelompok sebagai berikut: (1) yang setuju atau mendorong agar anggota TNI ikut memilih dalam Pemilu; (2) yang tidak/kurang setuju; dan (3) perlunya kehati-hatian atau dipertimbangkan secara seksama dalam pelaksanaan anggota TNI sebagai pemilih dalam Pemilu.

Sesungguhnya seberapa pentingkah partisipasi anggota TNI tersebut bagi pihak Parpol, TNI sendiri bahkan bagi seluruh bangsa Indonesia? Secara kuantitatif, seberapa signifikankah jumlah pemilih anggota TNI dibandingkan jumlah keseluruhan pemilih dalam Pemilu. Bila ternyata jumlah pemilih anggota TNI tidak signifikan, lantas apa sebenarnya yang diharapkan dari partisipasi anggota TNI sebagai pemilih.

Selain itu sebandingkah antara manfaat dengan kemungkinan implikasi yang timbul? Bila nantinya berdasarkan UU bidang politik, anggota TNI tetap belum ikut memilih pada Pemilu 2009, apakah hal itu bisa dianggap bertentangan dengan HAM, demokrasi dan ketentuan UU/peraturan? Dalam tulisan ini disajikan rekaman berbagai pendapat/pandangan yang berbeda-beda dari para ahli, tokoh dan pengamat. Demi menjaga objektivitas, penulis lebih banyak mengambil sumber dari luar TNI dan Dephan.

Selain itu juga disajikan tanggapan/sikap masyarakat terhadap kinerja beberapa Lembaga Negara, Parpol, juga kinerja TNI serta terhadap Pemilu itu sendiri yang bersumber dari berbagai lembaga penelitian/pengkajian. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan bagi kita semua untuk bersama-sama menganalisis kemungkinan anggota TNI sebagai pemilih, menyangkut waktu pelaksanaan dan macam Pemilu yang tepat. Akhirnya kita semua patut memikirkan – siapakah sebenarnya yang lebih berhak memberikan jawaban atas pertanyaan berikut:




Resensi Buku:
Jadilah yang pertama untuk meresensi buku ini!



Buku Sejenis Lainnya:
oleh Wisnu Nugroho
Rp 58.000
Rp 49.300
Berisi cerita-cerita seputar Pak Beye dan istananya yang tampak remeh-temeh tapi sebenarnya menyiratkan persoalan negeri ini. Misalnya soal septic ...  [selengkapnya]
oleh Peter F Drucker
Rp 40.200
Rp 34.170
Analisis sangat mendalam dan tajam tentang perubahan mendasar yang sedang terjadi di dunia ini menunjukkan bagaimana ...  [selengkapnya]
Indonesia Pasca Reformasi
oleh AE Priyono, Usman Hamid
Rp 120.000
Rp 102.000

BERBAGAI agenda Reformasi telah berjalan: amendemen UUD 1945, otonomi daerah, kebebasan pers, pemilihan presiden dan kepala daerah secara ...  [selengkapnya]

oleh Bambang Soesatyo
Rp 140.000
Rp 119.000

Kehidupan di Indonesia masih belum bisa dikatakan adil, baik di dalam norma hukum atau dalam masalah sosial ekonomi. Lembaga penegak hukum ...  [selengkapnya]


Lihat semua buku sejenis »




Advertisement