Tujuan semula reformasi tahun 1998 adalah mengganti kan pemerintahan Orde Baru menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan bekerja untuk kepenti ngan 250 juta rakyat Indonesia. Namun demikian, kenyataan politik, sosial, hukum maupun ekonomi yang terjadi pasca-reformasi bertolak belakang dengan misi perjuangan reformasi. Kita justru terpampang “sinetron” penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi yang masih jauh dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi 250 juta rakyat Indonesia.

Untuk itulah, melalui buku ini, Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) ingin menjadi bagian dan ikut berperan dalam pemberantasan korupsi. Buku ini secara khusus akan membuka tabir kinerja KPK dan LSM Anti korupsi, khususnya Indonesian Corrupti on Watch (ICW). Dengan analisis atas fakta dan data sahih dari sumber yang legal-formal, kajian dalam buku ini jauh dari kajian yang bersifat insinuatif dan negatif.

LPIKP memandang perlu mendiskusikan secara mendalam dan melakukan evaluasi terbuka tentang kinerja dua organisasi tersebut bukan dengan maksud “melemahkan” melainkan untuk memperkuat melalui daya kriti sisme yang objektif dan berimbang. LPIKP meyakini bahwa setiap kelemahan pada diri kita termasuk suatu lembaga disebabkan berasal dan terutama dari kelemahan internal yang luput dari pantauan dan pengawasan internal, bukan semata-mata dari pihak eksternal.