Pengendara transportasi online beberapa kali berunjuk rasa di Jakarta menuntut perlindungan sosial dan penetapan tarif dasar yang lebih tinggi. Namun, upaya mereka berpotensi menghadapi tantangan serius. Para pekerja mitra bekerja secara independen dan terpisah secara fisik satu sama lain, sehingga sulit untuk membangun serikat yang solid. Kondisi serupa juga terjadi pada mitra pekerja di sektor lain, semisal layanan bersih-bersih, perawatan kebugaran dan kecantikan, perbaikan perkakas, layanan antar barang, dan lain-lain. Pertarungan paling serius mitra pekerja adalah kekosongan hukum yang bisa dijadikan sandaran bila terjadi masalah, termasuk jika timbul konflik dan risiko keamanan-keselamatan. Mereka tidak terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dianggap bukan buruh atau karyawan dalam hubunganya dengan majikan. Mereka diberi label mitra, tapi tanpa daya tawar, meski sebagai mitra seharusnya sejajar. Untuk transportasi online, kondisinya lebih parah lagi. Sebab, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor tidak termasuk sebagai moda angkutan umum. Meski kenyataannya, saat ini kendaraan roda dua sudah marak menjadi transportasi umum yang mengangkut penumpang dan beroperasi bebas di jalan raya tanpa adanya payung hukum. Temuan hasil penelitian memang menunjukkan bahwa pola kerja yang terjalin adalah pola kerja kemitraan. Namun, membangun kemitraan seharusnya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kesetaraan, asas mutualisme (saling menguntungkan), dan adanya keterbukaan atau trust relationship. Pada industri transportasi online, perjanjian kerja kemitraan terjadi karena pengendara membutuhkan pekerjaan. Mitra pengendara tidak memiliki posisi bargaining yang baik. Sebagai solusi pemecahan masalah, hubungan asimetris antara pihak yang bermitra di Indonesia, perlu didorong untuk lebih terbuka melalui proses bargaining. Penelitian yang disarikan untuk buku ini merumuskan model kebijakan pola kerja kemitraan yang di dalamnya terdapat inisiatif skema jaminan sosial sehingga dapat memberikan perlindungan sosial pihak yang bermitra. Sebuah model baru, yang hasilnya tidak hanya memberikan kesejahteraan dan perlindungan sosial kepada mitra, tetapi juga memberikan keamanan dan kelangsungan bisnis bagi perusahaan, mendukung hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Sehingga “Everybody is The Winner”.