Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. Buku ini mencoba membahas tentang penemuan hukum dalam putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui pembahasan mengenai konstitusi dan konstitusionalisme, pengujian undang-undang, dan penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Penulis buku ini berpendapat, Hakim Konstitusi seharusnya juga berada di bawah pengawasan etik oleh Komisi Yudisial. Menurutnya, Hakim Konstitusi seharusnya tidak boleh secara sepihak mengecualikan dirinya sendiri dari pengawasan etik oleh Komisi Yudisial. Pada prinsipnya, hakim memang boleh melakukan penemuan hukum, tetapi harus tetap mengindahkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH.

Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia

Beberapa putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menyulut pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang mengapresiasi putusan-putusan tersebut, namun ada juga bersikap kritis dan bahkan sinis. Buku ini mencoba mengupas beberapa putusan tersebut secara proporsional dan obyektif dalam bingkai analisis penemuan hukum oleh Hakim Konstitusi.
 

Refly Harun, SH., MH., L.LM.

Analis dan Praktisi Hukum Tata Negara

Penulis buku ini percaya pada keniscayaan multidisipliner dan interdisipliner disiplin keilmuan. Setelah mengembara dalam disiplin ilmu politik, melalui buku ini ia memulai pengembaraan baru dalam disiplin ilmu hukum. Buku ini adalah "oleh-oleh" dari hasil pengembaraan tersebut. Dari sudut teoretis, praktis, dan sejarah keilmuan, ilmu politik dan ilmu hukum memiliki hubungan erat.
 

Zainal Arifin Mochtar, SH., LL.M.

Dosen dan Kandidat Doktor di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada