Sebagian besar isi buku ini adalah bahan argumentasi kami sebagai saksi ahli dalam proses persidangan gugatan judicial review Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Sebanyak 70 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak UUPM melalui kuasa hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Nekolim (Gerak Lawan) melalui kuasa hukum Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), menyampaikan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai bahwa UUPM bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Judul buku ini diilhami oleh maraknya perdebatan di antara para ekonom, politisi, praktisi, aktivis gerakan sosial dan LSM dalam mamahami kondisi ekonomi Indonesia. Rezim SBY-JK yang merepresentasi pemikiran para ekonom neoliberal menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyimpulkan berbagai anomali ekonomi Indonesia.   SBY menyampaikan keheranannya, ”Perekonomian nasional bertumbuh, tapi mengapa kemiskinan bertambah?” Para pengamat ekonomi menyebutnya sebagai pertumbuhan yang tidak berkualitas, sebuah pertumbuhan yang tidak menyejahterakan rakyat.

Semestinya, krisis demi krisis yang dihadapi Indonesia haruslah dilihat akar historisnya. Sepanjang sejarah, bangsa ini terbelenggu dalam rantai kolonialisme yang tidak terputus. Agrarische Wet 1870, UU PMA No. 1/1967 dan UUPM No. 25/2007 adalah produk hukum yang mengabdi pada kepentingan modal asing, memapankan struktur ekonomi yang hanya menghasilkan kekayaan berlimpah bagi segelintir  kaum kapitalis.

Potret penanaman modal oleh  PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dan penanaman modal sektor pariwisata PT Lombok Tourism Development Corporation (PT LTDC) di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta penanaman modal di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, menghasilkan pembesaran skala ekonomi pemilik modal besar. Namun hal ini justru menciptakan kerusakan sosial ekonomi yang berimbas pada penurunan kualitas hidup mayoritas rakyat.   MAKRO EKONOMI MINUS...