Konflik horizontal yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia pada masa orde baru menunjukkan betapa kasus tersebut merupakan persoalan serius yang menghambat pembangunan. Akibat dari konflik tersebut, pembangunan mengalami stagnasi, mandek dan menyebabkan krisis meluas di berbagai sektor kehidupan. Dus, kemiskinan dan pengangguran meledak di berbagai daerah nusantara. Krisis multidimensi tersebut tentu bukan tanpa sebab. Disinyalir pembangunan orde baru dinilai gagal dalam mengelola politik-ekonomi dan ketatanegaraan. Pembangunan dijalankan dengan menggunaan kekerasan, menggunakan strategi yang otoritatif serta mengabaikan demensi-demensi kebutuhan dan hak-hak dasar kehidupan masyarakat. Industrialisasi berskala besar dijadikan patokan dalam pembangunan. Padahal, industrialisasi semacam ini cenderung mematikan basis ekonomi kolektif dan komunitas berbasis sumberdaya alam, lingkungan serta menimbulkan kerusakan dan kekerasan baik terhadap lingkungan alam maupun komunitas manusia. Selain itu, pembangunan pada masa orde baru sangat tergantung dan di kendalikan negara (state-centred development), maka bersamaan dengan runtuhnya pemerintah orde baru, runtuh pula basis legitimasi moral dan politik pembangunan yang di bangun dengan susah payah dengan pengorbanan rakyat yang begitu besar selama 32 tahun lamanya. Ironisnya, di tengah krisis yang makin meluas di berbagai daerah, para penguasa dan kaum elite justru dengan enaknya menggunakan kekuasaan dan otoritas politiknya melakukan praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) untuk memupuk kekayaan pribadi dan kelompoknya. Inilah potret buram birokrasi kepemerintahan era orde baru. Pembangunan yang semestinya di pergunakan untuk menyejahterakan rakyat dan kemakmuran kehidupan bangsa justru hanya menghasilkan kerusakan dan kekerasan. Masyarakat tenggelam dalam jebakan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga konflik intern pun tidak dapat dihindari. Sebaliknya, para penguasa elite politik bergelimang dengan harta kekayaan yang melimpah dan mereka lebih sibuk untuk mengurus kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat. Buku yang berjudul ‘pembangunan sebagai perdamaian’ karya Lambang Trijoni ini hadir untuk membongkar mitos pembangunan orde baru yang dinilai gagal dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan alternatif atau model baru dalam menyusun sebuah pembangunan. Model itu ia sebut dengan istilah pembangunan sebagai perdamaian yang menekankan pada aspek kemanusiaan dan bervisi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Berdasarkan pengamatan penulis sejak aktif di organisasi PDII ( peace and development initeatives indonesia ), sebuah lembaga masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pembangunan di Yogyakarta dan berdiri pada tahun 2000 ini, Lambang Trijono menyimpulkan bahwa pembangunan yang selama di jalankan di Indonesia masih jauh dari arti pembangunan dalam arti yang sebenarnya. Pembangunan yang seharusnya ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan alam justru merusak kehidupan manusia dan linkungan alam. Itulah sebabnya, diperlukan model pembangunan yang lebih harmonis dan tidak mengabaikan kebutuhan dan hak-hak dasar warga negara. Inilah intisari utama model ‘pembangunan sebagai perdamaian yang relevan untuk diterapkan negara-bangsa Indonesia. Model pembangunan yang di tawarkan lambang ini terinspirasi oleh pendapat Johan Galtung (1980) yang mengatakan bahwasanya pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara individual maupun kelompok dengan menggunakan cara-cara yang tidak merusak lingkungan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Pembangunan sebagai perdamaian yang di jadikan kajian dalam buku ini merupakan pendekatan pembangunan alternatif, hasil konstruksi dan rekontruksi atas teori dan paraktik pembangunan yang selama ini mengalami krisis kemandekan karena ketidakmampuannya menjawab tantangan zaman, mengatasi berbagai masalah sosial, kemiskinan, kesenjangan, konflik, gejola politik dan kekerasan di masyarakat. Menurut Lambang, pembangunan sebagai perdamaian harus di dasarkan pada tiga asumsi dasar. Pertama, pembangunan di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia dari berbagai berbentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidakamanan, dan aleansi budaya. Kedua, pembangunan dijalankan oleh sruktur dan kelembagaan ekonomi, politik, negara dan pasar yang tidak menekan, sebaliknya membebaskan dan meningkatkan kapasitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan perdamaian. Ketiga, srategi, perencanaan dan kebijakan pembangunan harus peka konflik dan mampu mendorong (generate) perdamaian. ( hal 50 ) Dalam pendekatan pembangunan yang bertumpu pada perdamaiaan ini, prinsip-prinsip dan nilai perdamaian dijadikan dasar dan pendorong utama proses penentu kebijakan pembangunan, sehingga diharapkan mampu mencegah konflik dan memberikan kontribusi yang luas pada perdamaian masyarakat. Prinsip Pembanguna sebagai perdamaian adalah ” do no harm dan do same goods”.yang berarti menghindari kerusakan dan mengedepankan kemaslahatan. Keduanya di jadikan dasar dalam proses dan penentuan kebijakan. Hal itu selain di maksudkan agar kebijakan yang ada tidak menimbulkan konflik atau kerusakan di msyarakat, juga untuk mendorong bergulirnya proses perdamaian di masyarakat. Buku ini merupakan hasil dari sebuah pergulatan intelektual (intelectual journey), seorang aktivitas perdamaian yang merindukan sebuah pembangunan yang mampu memberikan kemaslahatan, kesejahteraan dan perdamaian negara-bangsa secara harmonis dan humanis. Sebuah buku yang memberikan �"warna baru” bagi corak pembangunan indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban. *Pustakawan Pada Cabean Scriptorium, Yogyakarta.