"Setahu saya, di negara demokratis, mau menyembah setan pun, asal tidak membikin onar akan dilindungi negara." (Novriantoni, Jaringan Islam Liberal (JIL)) "Saya menolak sekeras-kerasnya sikap begitu. Ini bukan negara Islam. Ini negara nasional." (Gus Dur, soal fatwa sesat MUI kepada Ahmadiyah) "Apakah seorang muslim atas nama kebebasan hak asasi boleh mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad saw,?" (K.H. Didin Hafihuddin, MSc., anggota Dewan Syariah Nasional) Ahmadiyah bertahun-tahun hidup di Indonesia dan meraih simpati dari pu-luhan ribu anggotanya. Berbeda dengan kebanyakan umat muslim lainnya, para pengikut Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Hal inilah yang menjadi dasar bagi MUI menjatuhkan fatwa sesat bagi Ahmadiyah. Kontroversi pun menyeruak manakala pemerintah bersikap i-agu dalam mengambil tindakan. Aksi kekerasan dilancarkan se-kelompok organisasi Islam terhadap warga Ahmadi. Bukannya terpuruk, Ahmadiyah iustru menuai banjir simpati dari sebagian ulama dan intelektual muslim yang tak suka dengan pemaksaan kehendak dalam kehidupan ber-agama. Umat Islam di Indonesia pun terbelah menjadi dua, antara yang pro dan kontra terhadap Ahmadiyah. Sadarakan risiko perpecahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia, pemerintah baru bertindak. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah. Lagi-lagi ketidaktegasan pemerintah tercermin dalam SKB ini. Kedua belah pihak yang berselisih sama-sama merasa tidak puas. Pertanyaan terbesar dari mereka yang anti adalah, Mengapa Ahmadiyah tidak langsung dibubar-kan? Ada apa di balik sikap ragu pemerintah?