Perubahan Ketiga UUD 1945 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil proses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Muhammad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman berwenang menguji UU. Dalam konteks ini, jika UUD 1945 dilihat sebagai produk kebudayaan, keputusan tersebut merupakan perwujudan ...

Hj. Fatria Khairo, STP, SH, MH lahir pada tanggal 28 April 1979 di Palembang. Aktif mengisi rubrik konsultasi hukum dan opini di beberapa media massa antara lain Sriwijaya Post, Tribun Sumsel, Palembang Pos. Sering menulis menulis karya ilmiah di beberapa jurnal ilmiah antara lain Majalah Ilmiah Disiplin, Jurnal Ilmiah Lex Librum. Penulis juga menjadi narasumber di beberapa acara seminar lain sebagai Narasumber pada Seminar Nasional Penegakan Lingkungan Hidup (2015) di Palembang, serta aktif ...

Buku ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh seorang advokat ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh kliennya, baik secara perdata maupun pidana. Buku ini punya niiai lebih karena merupakan penuturan pengalaman langsung penulis (advokat senior) selama bertahun-tahun menangani beragam kasus dari klien hukumnya. Oleh karena itu, tentu saja buku ini akan sangat berguna sebagai bahan pembelajaran, terutama bagi para advokat ...

Buku ini memuat materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, yang terdiri dari: - Ketentuan Umum - Azas dan Tujuan - Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik - Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik - Transaksi Elektronik - Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi - Perbuatan yang Dilarang - Penyelesaian Sengketa - Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat ...

Buku ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dalam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip ter ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak ...

Pembelajaran materi Hukum Acara Perdata di perguruan tinggi tidak sekedar mempelajari norma hukum dan materi yang bersifat teoretik semata, namun juga harus disertai dengan hal-hal substantif yang bersifat praktik. ...

KUHP & KUHAP ...

Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya masalah ini, di samping alasan-alasan teknis lainnya. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 8 ...