- KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandeman & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisan Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 - UU Jabatan Notaris 2004 - UU Komisi Yudisial ...

Buku ini berisi tugas dan wewenang Polri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2002 ...

Undang2 Kesehatan Jiwa: Uu Ri No. 18 Th 2014 ...

UU & Peraturan Kepolisian Negara RI ini dilengkapi dengan berbagai peraturan berikut : 1. PP RI No. 13 Tahun 2011 2. PP RI No, 8 Tahun 2011 3. PP RI No. 27 Tahun 2010 4. PP RI No. 17 Tahun 2011 ...

Agraria atau pertanahan dewasa ini menjadi topik yang penting dan sering dibahas. Menyempitnya lahan pertanahan yang bersifat produktif maupun nonproduktif secara langsung maupun tidak langsung dapat memacu timbulnya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan Dikeluarkan Undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria paling tidak diharapkan dapat mencegah setiap pelanggaran yang ada dan mengatur cara penyelesaiannya. Buku ini dilengkapi dengan 5 ...

Undang2 Aparatur Sipil Negara Uu Ri No 5 Th 2014 ...

Daftar Isi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan dan Keanggotaan BAB III Tugas dan Wewenag BAB IV Pemilihan dan Pemberhentian BAB V Hak Keuangan/Administrastif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, Kekebalan, Serta Larangan BAB VI Kode Etik, Kebebasan, Kemandirian, dan Akuntabilitas BAB VII Pelaksanaan BPK BAB VIII Anggaran BAB IX Ketentuan Pidana BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...