Menuntaskan Sengketa Tanah ...

Referensi bacaan buku ini dipresentasikan khusus kepada para mahasiswa perguruan tinggi hukum, para pengamat masalah hukum, praktisi hukum atau konsultan hukum, para dosen, dan masyarakat umum, yang meminati masalah hukum, karena didalamnya tersirat kode-kode dan kredo-kredo asumtif implisitis hukum diungkapkan dan dipaparkan secara gamblang melalui acuan skematis dan dikupas secara tuntas melalui cara kerja hukum yang mudah dipahami tanpa basa-basi, tetapi langsung pada target yang ingin ...

Sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan pemilik modal sebagai pemegang kekuasaan kebijakan otoriter terhadap jalannya perekonomian dunia, telah menciptakan jurang pemisah yag teramat dalam antara negara-negara maju (pemilik modal) dengan negara-negara miskin (meminjam modal). Ketidakadilan dan ketidakseimbangan sengaja diciptakan oleh sistem kapitalis dengan teori "Belah Bambu" yang mengangkat tinggi-tinggi pemilik modal dan menginjak-injak penerima modal. Krisis ekonomi global ...

Kehadiran buku ini tidak lain adalah keinginan penulis dalam menambah perbendaharaan buku-buku di bidang perselisihan perburuhan pada khususnya dan di bidang hukum pada umumnya. Beberapa materi yang dibahas dalam buku ini antara lain mengenai : - Kedudukan Hukum Pekerja, pengertian perjanjian pada umumnya; - Hal-hal yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan menurut UU No. 13 Tahun 2003, sejarah, pengertian, hubungan ketenagakerjaan, serta hubungan industrial; - Hal-hal yang berkaitan ...

Undang-Undang Perindustrian UU RI No 3 Tahun 2014 ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Seorang dokter atau dokter gigi yang diduga melakukan medikal malpraktek atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran atau kedokteran gigi, maka ia dapat dituntut secara hukum administrasi, hukum perdata, ataupun hukum pidana. Istilah medikal malpraktek ini bagaikan momok yang sangat menakutkan bagi para dokter atau dokter gigi. Bagaikan makan buah simalakama, tidak mau menolong pasien yang sakit (karena takut dituntut medikal malpraktek) dokter atau dokter gigi tersebut dapat ...

Buku ini berisikan tentang etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan guna menjadi pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, ...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berikut Pokok-Pokok dari UU No. 5/2014 tentang ASN: Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. ...

Perkembangan dan problem utama kejahatan bisnis ( business crime ) yang dilakukan oleh perorangan dan/atau suatu korporasi yang legal, baik bisnis domestik maupun bisnis internasional dalam perekonomian global, telah banyak memengaruhi dinamika perekonomian dalam negeri Indonesia, termasuk dalam industri perbankan dan moneter. Dampak global kejahatan bisnis ini mendorong dirumuskannya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat regulasi (pengaturan), tetapi juga mencegah dan ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktek pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Undang-Undang Perkoperasian 2012 (UU RI No.17 Tahun 2012) ...