Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia saat ini telah mencapai batas dan kompleksitas yang luar biasa. Perkembangan tersebut kemudian mewujud dalam evolusi korporasi yang meraksasa; menyerap dan menggunakan semua potensi ekonomi yang ada, bahkan tidak jarang memengaruhi dan menentukan arah poiitik, sosial, serta ekonomi yang ada. Sehingga, walaupun memberikan hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi dunia, korporasi raksasa tersebut juga melahirkan atau berpotensi menimbulkan berbagai masalah ...

Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Adanya tuntutan kepada penyelenggara negara—pemerintah—untuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya dengan eksistensi pemerintah sebagai satu institusi atau organ yang menjalankan proses ...

Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan kepulauan terbesar, serta terbanyak di dunia dan posisi Indonesia yang berada di antara dua Samudera, yaitu Samudera Atlantik dan Hindia, secara otomatis Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah ikan yang beraneka jenisnya. Sumber daya alam alut memiliki segala macam kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang, padang lamun, dan bota laut lainnya. ...

Kejahatan pencucian uang (money laundering) pada mulanya lebih berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Kini kejahatan itu dihubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, uang hasil korupsi termasuk kategori kriminal, maka pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi. Tahun 2002 Indonesia sudah mengundangkan produk hukum anti pencucian uang, yaitu UU No 15, yang menjadi dasar kuat untuk ...

Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. ...

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi manfaat dalam ...

Hukum Islam dengan huku adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan manisnya. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau dan berpengaruh di Sulawesi dalam pepatah: adat dan syarak sanda menyanda, syarak mangato adat mamakai, artinya antara hukum Islam dengan hukum adat saling menopang, hukum Islam menentukan dan hukum adat melaksanakan. Para penulis Belanda berpendapat bahwa hubungan antara kalangan adat dengan kalangan Islam seakan-akan ...

Buku ini membahas: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran dan perusakan benda, dan penuduhan. ...

Pada bulan April 2013, Mahkamah Agung (MA) memutuskan hukuman penjara terhadap seorang penguasa di Surabaya yang memiliki 53 karyawan namun mengupah buruhnya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sebelumnya, oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, penguasah tersebut divonis bebas. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan kasasi dan dikabulkan oleh MA. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 90 ayat 1 jo. Pasa 185 ayat 1 UU No. 13/2003 tetang Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan sinyal ...

Buku ini memaparkan peranan aspek-aspek global yang telah menimbulkan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia, yang membawa dampak perubahan hukum dalam praktik (law in action). Selain menjadi referensi utama dalam mata kuliah Aspek-aspek Pengubah Hukum yang diajarkan di Magister Hukum Fakultas Hukum, buku ini juga penting bagi para akademisi hukum, praktisi hukum, dan pemerhati hukum. ...

Untuk memenuhi hak kebebasan memperoleh informasi sebagai hak asasi bagi warga negara dan menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokratis, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan terkait dengan keterbukaan informasi publik, serta untuk menjamin terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam ...

Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan empat Amandemen. Buku ini juga menyajikan susunan Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa, hingga susunan kabinet Republik Indonesia dari Kabinet Presidentil sampai Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan struktur ketatatnegaraan Republik Indonesia. Mulai dari tugas dan wewenang Pemerintah Daerah. Buku ini dilengkapi ...