Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud demokrasi. Dengan kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara subtansi atau “demokrasi subtansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah ...

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS,Kedudukan, Tugas, Serta fungsi PNS,  Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai negeri, dan sistem pemberhentian Pegawai negeri, serta berbagai persoalan di bidang kepegawaian. ...

Buku ini mengupas tuntas ketentuan mengenai Ormas dan Yayasan yang berlaku di Republik Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat memahami prinsip berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkannya dalam organisasi maupun yayasan tempatnya beraktualisasi diri. ...

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Kehadiran buku ini diharapkan ...

Amandemen Uud 1945 Nkri Harga Mati + Perppu Ormas - Sejarah Nusantara sejak tahun 400 M - Teks Asli Proklamasi - Profil seluruh Presiden dan Wapres RI - Atribut Negara (Dasar & Lambaga Negara, Bendera Negara, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan) - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi - komisi Negara - Tata Urutan Perundang-undangan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Tritura - Supersemar - Perjanjian Sejarah - Peninggalan Sejarah di Indonesia - Lagu Wajib Nasional: dll ...

Undang-Undang Guru Dan Dosen (UU RI No.14 Tahun 2005) ...

Amandemen Standar Nasional Pendidikan (UU RI No. 32 Tahun 2013) - UU Lembaga Keuangan Mikro - UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 - UU Pangan tahun 2012 - UU Perkoperasian tahun 2012 - UU Kejaksaan tahun 2012 - UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 - UU Pemilu tahun 2012 - Serta dilengkapi dengan pp no 19 tahun 2005. ...

UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No 11 Tahun 2012) ...

UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyber law, digunakan Untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun ...

Mengupas tuntas Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dilengkapi pula penjelasan tentang KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan KUHP Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. ...

Buku ini berisi tugas dan wewenang Polri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2002 ...

Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ...

Buku Perundang-Undangan ini berisikan materi sebagai berikut : 1. Amandemen UU Pilkada Gubernus, Bupati, dan Walikota 2016 2. Amandmeen UU Pemda 2015 3. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 4. UU Perasuransian 2014 5. UU Aparatur Sipil Negara 2014 6. Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 7. UU Hak Cipta 2014 8. UU kelautan 2014 9. UU Perkebunan 2014 10. UU Konservasi Tanah dan Air 2014 11. UU Hukum Disiplin Militer ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah buku yang memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana. Memahami dan menaati isi buku ini adalah kewajiban setiap warga negara yang baik dan taat serta sadar hukum. Dengan memahami dan mengamalkannya, berarti kita telah menjadi warga negara yang baik dan "melek hukum". ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

PANCASILA 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...