Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Buku berjudul Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum karya Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., merupakan salah satu buku yang memperkaya literasi Hukum Kepolisian dan Ilmu Kepolisian Indonesia yang selama ini masih terbilang langka. Dengan menyimak buku ini, kita dapat memahami landasan hukum bahwa tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tidak semata-mata harus menggunakan hukum pidana positif (undang-undang) belaka, melainkan juga menjamin terselenggaranya ...

Kartel merupakan kesepakatan antara para pelaku usaha sejenis untuk melakukan pengaturan secara bersama-sama dengan tujuan menekan persaingan atau menghilangkan persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha tersebut, sehingga mereka meraih keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di pasar yang bersangkutan. Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha hampir selalu dilakukan secara lisan dengan tujuan meniadakan bukti. Sulitnya menemukan bukti langsung berupa ...

Aspek hukum pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bagian terpenting hukum kesehatan perlu dimasyarakatkan agar masing-masing pihak memahami kewajiban, hak, tugas, dan perlindungan hukum baginya. Tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medis dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik bagi pasien yang sesuai indikasi medis. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik dituntut berupaya maksimal agar tidak terjadi malapraktik yang ...

Buku ini berisikan kisah inspirasi perjalanan hidup Supandi. Bocah kebon dari Deli, merupakan kisah nyata perjalanan anak manusia yang sukses dalam menembus jeratan kehidupan. Ditulis dengan gaya bahasa yang renyah, bukan sekedar buku biografi biasa. Sangat penting dibaca kaum muda dan tua, karena dipenuhi kisah inspirasi, nasehat kehidupan dan resep perjuangan dalam menjalankan kehidupan. Simaklah 'Bocah Kebon Dari Deli'. ...

Sentra Gakkumdu merupakan forum yang dibentuk untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, baik pada rezim Pemilu maupun rezim Pemilukada. Dalam konteks ini, UU Pemilukada 2016 telah mengatur keberadaan Sentra Gakkumdu yang dirancang untuk mengawal penanganan tindak pidana Pemilu pada Pemilukada serentak tahun 2018. Secara filosofis, tujuan utama pembentukan Sentra Gakkumdu ialah untuk mencapai keadilan Pemilu dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap individu dapat ...

Buku Hukum Pemerintahan dalam Perspektik Hukum Positif dan Hukum Islam yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah refrensi mata kuliah hukum pemerintan di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; Hukum, Hukum Islam, Konsep Negara, Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Dalam Islam, ...

Eksistensi dan independensi lembaga peradilan di suatu negara merupakan perwujudan penegakan prinsip negara yang memiliki konsep negara hukum (rule of law). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terkait erat dengan proses penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta kewibawaan pengadilan dalam melaksanakan putusannya. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah penting untuk menjamin hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan melalui putusan pengadilan. Tidak ...

Constitutional Question ...

Hukum islam mencerminkan seperangkat norma llahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Buku yang berada di hadapan pembaca ini menguraikan dengan terang dan jelas mengenai hukum lslam: Pengantar llmu Hukum lslam di lndonesia antara iain pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Hukum lslam; Sumber Hukum lslam; Asas Hukum lslam;kaidah Hukum Islam serta Ahkamul Khamsah ...

Buku ini sangat komprehensif menjelaskan tidak hanya tentang hukum perdagangan internasional, namun kita juga diberikan pemahaman tentang cabang-cabang hukum internasional yang beragam. —Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran     Di era disrupsi teknologi digital dan revolusi industri 4.0 seperti sekarang, buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi maupun praktisi untuk lebih memahami berbagai isu dan ...

Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Kemunculan pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran yang dikupas dalam buku ini bersifat mendasar, mengenai hakikat hukum dan strukturnya. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatic) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek ...

Buku ini melihat perubahan penting yang terjadi dalam kaitan dengan dinamika politik dan persilangannya dengan Islam di Indonesia. Bagaimana reformasi yang terjadi di Indonesia pasca-kejatuhan Suharto mendorong semangat berperilaku seperti raja-raja kecil yang penuh kuasa dengan cara membangun oligarki politik yang dibentengi para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama. Juga menjelaskan, bagaimana masyarakat sipil melawan oligarki politik orang kuat lokal dengan cara mendorong proses ...

Buku ini berisi pendapat hukum Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., M.H. yang berbeda dari pendapat mayoritas hakim yang memutus perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam periode tahun 2008-2018. Perbedaan itu dapat berupa perbedaan kesimpulan atau perbedaan dan dalil-dalil yang dijadikan rujukan, sedangkan kesimpulannya sama dengan pendapat mayoritas, misalnya, sama-sama menolak atau sama-sama mengabulkan permohonan, maka pendapat ...

Mayoritas Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PA/MS) dalam mengadili sengketa hak pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menetapkan hak pengasuhan anak tersebut berada 'pada ibunya. Penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin", namun ada kalanya Hakim PA tidak menerapkan ketentuan ...

"Buku ini cocok bukan saja untuk pebisnis, tetapi juga pembuat kebijakan. Isinya sangat informat-if dan menggugah, sehingga membuka cakrawala kita tentang dinamika ekonomi dan politik nega-ra-negara Teluk yang selama ini belum banyak terungkap. Buku ini enak dibaca karena disajikan dengan bahasa yang mengalir dengan dukungan data cukup lengkap dan terbaru; sehingga membantu pembaca memahami perkembangan negara-negara Teluk secara komprehensif." —Faisol Riza, Ketua Komss; VI DPR Rl. "This ...

Secara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan buku ini adalah karena belum adanya referensi yang mengkaji dan menganalisis secara integralistik ...

Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal - hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kelima tentang Kerja sama Daerah. Keenam tentang Inovasi ...

Dalam hukum pidana terdapat tiga pilar penting, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di berbagai literatur yang menuliskan buku hukum pidana, atau dengan istilah judul lain: asas-asas hukum pidana; prinsip-prinsip hukum pidana; ataupun dasar-dasar hukum pidana. Sejatinya, substansi dari buku hukum pidana merupakan elaborasi dari tiga pilar penting hukum pidana tersebut. Buku ini adalah bagian dari rangkaian elaborasi tiga pilar penting dalam hukum ...

Undang-Undang Terorisme Dan Perubahanya (Uu Ri No.5 Tahun 20 ...