Kekuasaan kehakiman di Indonesia  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD Tahun 1945). Di dalam Kekuasaan Kehakiman terdapat jabatan Hakim sebagai ...

Pakar hukum tata negara terkenal asal Perancis Leon Duguit berkata, “Hukum tanpa kekuasaan adalah tak berdaya, namun kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan, sehingga kekuasaan inilah yang harus dibatasi dan diawasi oleh hukum.” Pokok pemikiran tersebut akan menjiwai tulisan yang disajikan dalam buku ini. Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan ini merupakan kumpulan berbagai tulisan yang mengetengahkan uraian mengenai peradilan tata usaha negara (peratun) atau ...

Buku ini adalah buku pertama yang membahas soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif dan mendalam. Selain membahas berbagai materi hukum dan elaborasinya, penulis juga membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam dalam hal pornografi/pornoaksi, serta usulan dan solusi penanggulangan isu ini dari perspektif hukum Islam. ...

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah masalah terbesar di negera kita dan inilah yang membuat kita tidak maju. KKN sudah dimulai di sekolah dasar ketika murid menyontek pada saat ujian, guru memberi nilai tidak adil, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik tidak diterima jadi pegawai, sebaliknya lulusan yang tidak baik diterima. Korupsi terus merajalela. Reformasi birokrasi yang sudah lama diupayakan belum menunjukkan hasil yang memadai. Buku ...

Bagi saya karakter bangsa adalah bagian dari upaya pembangunan nasional yang memang harus didukung oleh karakter kebangsaan yang kuat dilandasi oleh nasionalisme modern. Tentu saja pembangunan karakter bangsa harus dilakukan sebagai sebuah gerakan budaya bukan semata-mata program pemerintah dan lembaga-lembaga negara seperti dituangkan pada bagian akhir buku ini, sebab jika dilakukan sekedar sebagai program pemerintah akan terjebak dalam logika proyek yang dibatasi oleh besaran anggaran yang ...

Buku ini membahas ruang lingkup hukum kepailitan dari segi hukum materiil dan formil. Dibahas juga tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai lembaga yang terkait dengan proses kepailitan. ...