Buku Transformasi Politik dan Hukum: Nagari di Sumatra Barat dari Kolonisasi ke Desentralisasi adalah kajian jangka panjang tentang perubahan historis kesatuan politik nagari di Minangkabau, hubungan kepemilikan, dan relasi yang selalu dinamis antara hukum adat matrilineal Minangkabau, hukum Islam, dan hukum negara.  Meskipun fokus utama buku ini adalah periode setelah kejatuhan Presiden Suharto pada 1998, buku ini menelusuri jejak panjang sejarah perubahan politik dan hukum sebelum dan ...

Karya Dr. Edy Ikhsan ini mengambil posisi yang distingtif dengan  arus utama Ilmu Hukum yang cenderung normatif dan positivistik. Buku ini justru mengandaikan bahwa hukum dan semua bentuk kebijakan publik adalah bersifat 'politis': ia produk pertarungan kepentingan dan subyektivitas. Karena itu, penulis meyakinkan kita bahwa hukum pertanahan, putusan pengadilan, serta pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah selalu berubah dan dinamis karena ia selalu ditafsir dan dikonstruksi secara sosial ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Buku ini selain menyajikan materi dasar hukum bisnis, tetapi buku ini juga menyajikan aspek kontemporer yang meliputi misalnya financial technology (fintech), uji tuntas hukum (legal due diligence), aspek hukum dalam endorsement, sustainability dalam bisnis, omnibus law, perizinan berbasis online single submission (OSS), hingga revolusi industri 4.0, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Dengan demikian, para pembaca mendapat pengetahuan yang komprehensif tentang hukum ...

Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, ...

“Makin dalam dan pentingnya teknologi digital satu dekade terakhir dan bagaimana teknologi itu telah membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan selama pandemi Corona yang dimulai sejak awal 2020 membuat saya tertarik untuk menyunting sebuah buku berikutnya tentang demokrasi pada era digital dan masa pandemi. Teknologi digital telah membantu hampir semua pemerintahan di dunia untuk terus menjalankan pemerintahan  tanpa perlu bertatap muka. Manusia sanggup terus menjalankan ...

Kebebasan Politik, Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik; berisikan berbagai gagasan penting bagi para penguasa politik, mulai dari suprastruktur politik sampai pada infrastruktur politik. Urat nadi sebuah kekuasaan ditarik begitu kencang dalam perhelatan politik dan bisa menyeret para penguasa politik mengalami kegelapan mata dan bisa buta tersesat di ruang publik. Ruang publik (forum ekstemum) dalam tindakan politik sudah dengan sendirinya teridentifikasi dalam tiga varian utama yakni ...

Dibandingkan dengan sumber daya alam, kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang tidak akan pernah habis, bahkan akan bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan kemampuan akal pikir, manusia berupaya berdayagunakan kecerdasan intelektualnya untuk menciptakan berbagai karya hasil kreasi dan inovasi manusia, dapat berupa suatu ciptaan, produk, dan proses yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia menjalani kehidupannya. Karya-karya manusia ...

Buku Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum khususnya hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 9 Bab yaitu Bab I Hukum; Bab II Negara Hukum; Bab III Hak Asasi Manusia; Bab IV Perioderisasi Perkembangan Hak Asasi Manusia; Bab V Ruang Lingkup Hukum Hak Asasi Manusia; ...

Demokrasi telah menjadi pilihan dan diadopsi banyak negara berkembang yang telah lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Sebagai alternatif, di luar sistem pemerintahan otoriter dipimpin rezim sipil dan militer, demokrasi telah dipilih sebagai solusi terbaik untuk membawa negara ke masa depan yang lebih baik. Secara rasional, demokrasi diadopsi untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan yang dihadapi negara yang baru merdeka, di tengah-tengah perbedaan latar belakang agama, ras, etnik, ...

Reformasi birokrasi merupakan sebuah pilar bagi terwujudnya demokrasi sebuah bangsa. Reformasi birokrasi yang digagas pada tahun 2014 melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengadopsi pendekatan manajemen pengembangan sumber daya manusia strategis (strategic human resource management) menggantikan perspektif manajemen kepegawaian. Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan (1) Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari ...

Setelah setengah abad lebih usianya, ASEAN sudah jauh lebih dari patut untuk dinilai kembali eksistensinya. Ia sudah pantas untuk dievaluasi sejauh mana relevansinya dalam merespons tuntutan kebutuhan terhadap stabilitas keamanan, dan terwujud serta terpeliharanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Lingkungan strategis kini telah berkembang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan saat ASEAN dibentuk, Namun, kebutuhan atas kepentingan stabilitas keamanan dan terciptanya perdamaian ...

Buku Omnibus Law (Teori dan Penerapannya) ini berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde Reformasi. Buku ini juga mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Salah satu aturan yang ada yaitu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dinyatakan berlaku seperti KUH Perdata maupun KUH Dagang. ...

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan ...

Pengadilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praktis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara’. Dengan adanya pengadilan, hukum syara’ menjadi berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan, keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik muslim mupun nonmuslim. Buku Peradilan Islam ini ...

Buku ini membahas produk pengadilan di bidang keperdataan menjadi dua bagian, yaitu "Putusan" dan "Penetapan". Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara menjadi "putusan akhir" dan "putusan sela". Penetapan merupakan produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan. Permohonan merupakan gugatan yang bersifat volunteer atau sepihak tanpa adanya pihak lawan. Perkembangan terakhir, upaya Mahkamah Agung dalam beracara di Pengadilan atau e-Court. Hal ini dapat menjembatani ...

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada delik menerima gratifikasi, kedua ciri tersebut tidak ditemukan. Tidak mungkin OTT pada perkara ...

Hukum Adat menjadi mata kuliah penting bagi setiap fakultas Syariah ataupun fakultas hukum di setiap perguruan tinggi ataupun universitas di Indonesia. Tujuannya adatah, agar pemahaman setiap mahasiswa datam bidang keilmuan hukum, dapat menyeluruh tentang sistem hukum yang hidup di Indonesia, dan hukum adat adalah satunya. Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi hukum, baik hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat maupun hukum tertulis lainnya yang menjadi pijakan dalam ...

Buku ini adalah hasil penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pembaruan hukum (reform-oriented research). Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana di Indonesia sangat terbatas mengatur perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) dalam kaitannya dengan hak atas harta kekayaan. Bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses ...