Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Pada awalnya, hukum perdata Indonesia berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat B.W.). Meski demikian, sebagian materi B.W. sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordansi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia Judul : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penulis : Soedharyo Soimin, S.H. Rating : Semua Umur Penerbit : Sinar Grafika Tanggal Terbit: 24 Agustus 2018 Tebal: 496 halaman ISBN: 9789798767197 Berat: 355 gram Dimensi: 20.5 cm x 11 cm