Birokrasi memainkan peran penting untuk menghadirkan arti sebuah negara bagi warga pemilik kedaulatan yang telah ditransformasikan melalui mekanisme demokrasi general election (pemilu). Pemimpin pemerintahan yang mendapatkan amanat dari rakyat yang berdaulat tersebut memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dalam mengartikulasikan makna adanya tata kelola pemerintahan (good governance); yakni sebagai pelayan rakyat (public servant) yang kreatif-inovatif. Untuk itulah, administrative reform yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesungguhnya didasari the great spirit agar birokrasi (aparatur sipil negara) berjiwa always the best dalam melayani rakyat, sehingga tercipta kondisi di mana rakyat merasakan sepenuh hati kehadiran negara berikut organ pemerintahannya.

—Dr. H. Soekanvo (Pakde Karwo), Gubernur Jawa Timur.