Sebagai representasi paling umum dari hukum, teks hukum mengalami problem ontologis dan juga epistemologis yang tidak sederhana. Sedemikian luas arketip dinamika hukum harus diabstraksikan sedemikian rupa, seringkas mungkin, dalam suatu rumusan teks. Karenanya, tidaklah mengherankan, Hakim akan sering menemui situasi dimana teks hukum harus ditafsirkan lebih lanjut, dekonstruksi, dan dirumuskan kembali makna operasionalnya.

Penemuan hukum oleh Hakim sebenarnya dilakukan pada setiap kali mengadili perkara. Karena sebagaimana makna dasar penemuan hukum sebagai upaya menemukan dari menerapkan norma hukum ke dalam perkara in konkreto. Hakim akan selalu melakukan penemuan hukum pada setiap perkara yang dihadapinya. Hanya saja, perbedaan terjadi pada sejauh mana atau sedalam apa kualitas dan keharusan melakukan penemuan hukumnya.

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang maka undang-undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalaupun Undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin Undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya.