Buku ini menandai suatu pemikiran atau cara pandang baru berdemokrasi. Apabila semula demokrasi hanya cenderung dimaknai sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat; dalam buku ini filosofi dogmatik-formalistis demokrasi itu memperoleh roh Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang sudah dikenal mendunia sebagai the Indonesian Jurisprudence itu, demokrasi dogmatik-formalistis memperoleh makna baru menjadi demokrasi substansial. Bahaya mengerikan dari pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang banyak dijadikan alasan, dasar pembenar yang mutlak bagi suatu pemerintahan yang merasa memperoleh legitimasi mayoritas untuk melahirkan kebijakan atas nama mayoritas yang mengarah ke otoritarianisme dan totalitarianisme itu direformasi menjadi pemerintahan yang sekalipun niscaya dibentuk mayoritas, namun pemerintahan (demokrasi) itu harus tunduk kepada nilai-nilai dalam hukum yang terderivasi dari Pancasila yang juga dijunjung tinggi minoritas dan kemanusiaan. Pemilu yang membentuk pemerintahan seperti itu adalah Pemilu Bermartabat. Pemilu yang demikian itu, dalam konteks Indonesia merupakan demokrasi yang harus memperkuat NKRI, harus mensejahterakan, berhikmat dalam arti takut akan Tuhan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan menurut hukum. Untuk menghasilkan demokrasi seperti itu kelembagaan Penyelenggara Pemilu menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam hukum dan peraturan perundang- undangan yang dikonsentrasikan pada UU Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP masing-masing diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dipaparkan dalam buku ini untuk memastikan adanya pemurnian nilai-nilai hukum yang diderivasi dari Pancasila sebagai Perjanjian Pertama Bangsa Indonesia dan diharapkan menjadi roh demokrasi.