Banyak kajian tentang pembangunan di Papua selama ini melihat pada proses pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta pencapaian apa yang telah diraih selama ini. Kajian pendahulu berfokus pada pembangunan dengan perspektif umum mulai dari pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, yang menjadi empat prioritas utama pembangunan di Papua. Dalam tulisan ini, kajian mengangkat isu lebih spesifik tentang pembangunan pendidikan dan kesehatan; dengan secara lebih khusus lagi melihat pada aspek regulasi dan kebijakan, tata kelola anggaran dan pembangunan infrastrukturnya. Kajian ini diharapkan dapat mengisi gap penelitian mengenai pembangunan di Papua sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi spesifik bagi para pembuat kebijakan. Kajian yang didasarkan pada penelitian di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Tambrauw dan Sorong, ini menemukan bahwa meski kebijakan dan anggaran sudah banyak yang dibuat dan L dialokasikan untuk Papua, namun hasil pembangunan kesehatan dan pendidikan belum optimal. Problem pembangunan ini termasuk di dalamnya berasal dari aspek regulasi, anggaran, dan infrastruktur. Ada empat aspek regulasi yang menjadi sumber persoalan, termasuk: tidak adanya grand design pembangunan Papua, lemahnya koordinasi aturan dan program teknis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih hukum. Masalah regulasi ini diperburuk dengan problem tata kelola anggaran yang buruk, termasuk: perencanaan dan penganggaran yang tidak berpihak pada Orang Asli Papua, buruknya tata kelola dan hambatan birokrasi/sistem pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran pembangun, serta penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah daerah.