KEBERADAAN organisasi masyarakat atau ormas sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam sejarah Indonesia, ormas memiliki peranan fundamental dalam mendorong perubahan sosial-politik masyarakat. Namun, dalam kenyataanya, negara seringkali membuat aturan dan kebijakan yang membatasi peran ormas, bahkan membubarkannya secara sewenang wenang. Dalam negara hukum demokratis, pembubaran ormas tentunya tidak boleh dilakukan secara semena-mena tanpa adanya proses hukum yang adil. Sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, kecenderungan pengaturan dan praktik pembubaran ormas yang terjadi lebih ditujukan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal, di dalam negara hukum, pembubaran yang sewenang-wenang berdampak pada pelanggaran konstitusi. Fokus buku ini adalah telaah kritis mengenai pembubaran organisasi masyarakat yang dilakukan oleh otoritas negara sebagai akibat dari aturan atau kebijakan yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban subjek hukum bernama ormas. Selain itu, penulis juga menyajikan pengalaman negara lain, seperti Jerman, Belanda, dan Pakistan, dalam hal serupa. Buku ini membahas tentang politik hukum pengaturan dan praktik pembubaran ormas. Di dalamnya ditelaah secara objektif ketentuan-ketentuan hukum dan latar belakang (ratio legis) yang memengaruhi terbentuknya mekanisme aturan pembubaran organisasi masyarakat dan kasus-kasus pembubaran yang terjadi sejak Indonesia merdeka hingga masa Reformasi (1945-2018).