Buku ini merupakan hasil pemikiran kritis dan reflektif atas tantangan penegakan hukum administrasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Berangkat dari kajian akademik yang matang dan pengalaman empirik dalam penyelenggaraan pemilu, penulis menyajikan analisis mendalam terhadap perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih melalui penegakan hukum administrasi pemilu. Dengan membedah kerangka konseptual hak untuk dipilih, hukum administrasi pemilu, sistem keadilan pemilu serta praktik penegakan hukum administrasi pemilu. Buku ini mengajak pembaca untuk mencermati bagaimana hak untuk dipilih, yang secara konstitusional telah dijamin, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhannya. Melalui studi kasus dari Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, buku ini memperlihatkan bagaimana dinamika implementasi penegakan hukum administrasi pemilu masih menyisakan persoalan karena adanya hambatan normatif dan hambatan kelembagaan. Lebih dari sekadar kritik, buku ini menawarkan konstruksi model ideal sistem penegakan hukum administrasi pemilu berbasis pencegahan maladministrasi dalam pemilu serta prinsip electoral justice in many connected rooms, yakni pendekatan terhubung antar-lembaga dalam menjaga integritas pemilu dan hak konstitusional warga negara. Dengan bahasa akademis yang komunikatif, buku ini layak menjadi referensi penting bagi akademisi, penyelenggara pemilu, pembuat kebijakan, dan pegiat demokrasi yang menaruh perhatian pada penguatan demokrasi elektoral yang berkeadilan.