Setiap rupiah yang mengalir dari kas negara menyentuh kehidupan seseorang: anak yang bersekolah gratis, jalan desa yang akhirnya diaspal, atau ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan. Tapi di balik angka-angka triliunan dalam APBN, tersembunyi pergulatan yang jauh lebih besar dari sekadar pembukuan: pergulatan antara kekuasaan dan akuntabilitas, antara kerangka hukum yang sudah baik di atas kertas dan implementasi yang masih jauh dari harapan di lapangan. Lebih dari dua dekade setelah reformasi 1998, Indonesia telah mengganti warisan kolonial Indische Comptabiliteitswet dengan paket undang-undang keuangan negara yang modern, tapi korupsi keuangan negara tetap menjadi tantangan yang belum tertundukkan. Dua puluh lima bab dalam tujuh bagian menelusuri seluruh arsitektur hukum keuangan negara Indonesia secara utuh: dari landasan filosofis kedaulatan rakyat atas anggaran, kerangka regulasi UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004, siklus pengelolaan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, pengawasan berlapis oleh DPR, BPK, APIP, hingga masyarakat sipil, prinsip good financial governance dan desentralisasi fiskal, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sampai isu-isu kontemporer yang menyangkut hak asasi manusia, digitalisasi, dan perbandingan dengan negara demokrasi lain. Setiap bab dibuka dengan ilustrasi konkret agar konsep yang abstrak dapat dirasakan oleh pembaca di luar lingkaran akademis. Ditulis dengan pendekatan akademis yang tetap menjangkau pembaca luas, buku ini adalah kontribusi bagi siapa pun yang percaya bahwa keuangan negara bukan urusan teknokratis yang boleh diserahkan sepenuhnya kepada birokrat, melainkan urusan demokrasi yang menjadi hak setiap warga negara untuk dipahami, diawasi, dan diperjuangkan keadilannya.