Buku ini memuat perdebatan mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Perdebatan yang disajikan tak melulu hukum, namun juga politik, etika dan psikologi. Buku ini juga dilengkapi dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi dalam memandang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, serta diakhiri dengan beberapa catatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karenanya, buku ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang menggeluti bidang hukum. ***** Buku Antara Hukum dan Politik: Membedah Putusan MK Dalam Sengketa Pilpres 2024 merupakan analisis mendalam tentang peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024. Buku ini mengupas hubungan antara aspek hukum dan dinamika politik dalam proses pengambilan keputusan MK, yang sering kali menjadi sorotan publik. Isi dan Fokus Utama: Sengketa Pilpres 2024 di MK Buku ini menyoroti proses penanganan sengketa pilpres 2024 oleh MK, mulai dari pengajuan gugatan, argumen hukum dari para pihak, hingga putusan yang diambil MK. Penulis mengkaji bagaimana isu-isu hukum diangkat dan bagaimana MK menjawabnya melalui pertimbangan konstitusional. Hubungan Hukum dan Politik Penulis mendiskusikan interaksi antara hukum dan politik dalam konteks penyelesaian sengketa pilpres. MK berada di persimpangan, sebagai lembaga hukum yang harus menjaga independensi di tengah tekanan politik yang intens. Dinamika Politik dan Persepsi Publik Buku ini juga membahas bagaimana dinamika politik memengaruhi proses dan persepsi publik terhadap independensi dan kredibilitas MK, serta bagaimana putusan MK memengaruhi stabilitas politik nasional. Pembelajaran dan Rekomendasi Penulis menawarkan refleksi dan rekomendasi untuk memperkuat posisi MK sebagai penjaga demokrasi, termasuk perlunya reformasi dalam prosedur sengketa pilpres agar lebih transparan dan akuntabel. Tujuan Utama: Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran MK dalam memastikan pemilu yang adil dan demokratis, sekaligus membedah tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan hukum dan politik dalam konteks pemilu.