Hukum Pidana: Ekskursi ke Masa Lampau 1 Hukum Pidana, Kriminologi dan Kejahatan: Antinomi Konsep Hukum 7 Korporasi: Mengidentifikasi Doktrin dan Norma 20 Subjek Hukum: Titik Temu Sistem Hukum 20 Korporasi: dari Teori Hukum Dagang ke Hukum Pidana 25 BAB 2 KORPORASI SEBAGAI SUBJEK DELIK 35 Nomenklatur Korporasi dalam Hukum Pidana Khusus 35 Hukum Pidana Khusus dalam Peraturan Pidana 35 Hukum Pidana Khusus di Luar Peraturan Pidana 37 Tumbuh Kembang Korporasi sebagai Subjek Delik: Evolusi Konsep Hukum 43 Korporasi sebagai Subjek Delik dalam Hukum Pidana Khusus 50 Hukum Pidana Khusus dalam Peraturan Pidana 51 Hukum Pidana Khusus di Luar Peraturan Pidana 53 BAB 3 TINDAK PIDANA KORPORASI 61 Tindak Pidana: Perpaduan Konsep, Teori, dan Norma 61 Penentuan Tindak Pidana oleh Korporasi: Suatu Elaborasi Teoretis 72 Karakteristik Tindak Pidana Korporasi: Akselerasi Wacana ke Teori 78 Korban Tindak Pidana Korporasi: Arah Baru Studi Viktimologi 79 Corporate Crime, White Collar Crime, Occupational Crime, Transnational Crime, Organized Crime, dan Cybercrime: Purwarupa Aktivitas Kriminal 85 Corporate Crime 86 White Colar Crime 92 Occupational Crime 95 Transnational Crime 98 Organized Crime 103 Cyber Crime 116 BAB 4 TINDAK PIDANA KORPORASI: NASIONAL KE INTERNASIONAL 125 Tindak Pidana Korporasi di Indonesia: Memetakan Kebijakan Formulasi 125 Hukum Pidana Khusus dalam Peraturan Pidana 125 Hukum Pidana Khusus di Luar Peraturan Pidana 128 Konvensi Internasional Tentang Tindak Pidana Korporasi 136 BAB 5 PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI NEGARA LAIN 145 Belanda 145 Spanyol 150 Denmark 166 Norwegia 170 Finlandia 174 BAB 6 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 179 Pertanggungjawaban Pidana: Rubrikasi Trias Hukum Pidana 179 Pembuktian Kesalahan Korporasi: Dasar Pertanggungjawaban Pidana 190 Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 199 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Simultansi Teori dan Norma. 210 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Teknis dan RUU KUHP 2015 218 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi 218 PERJA No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi 226 PERPRES No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 230 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RUU KUHP 2015: Menakar Prospeksi Normatif 234 BAB 7 STELSEL PIDANA TERHADAP KORPORASI 245 Stelsel Pidana: Melacak Jejak Teori 245 Teori Pidana: Dari Retributif ke Restoratif 250 Stelsel Pidana Terhadap Korporasi: Ke Arah Ius Constitutum 256 Politik Kriminal Stelsel Pidana Korporasi: Ke Arah Ius Constituendum 276 BAB 8 PERKARA TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA 299