Ide pada buku ini melihat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Meskipun bukan pilihan yang ideal, namun efektif dalam mengisi dan memperbaiki hukum acara pidana baik yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang terkait dengan hukum acara pidana. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang telah memberikan warna baru dalam perumusan hukum acara pidana yang ditafsirkan berdasarkan UUD 1945. Penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentu merupakan hal yang dinyatakan benar dan sah dalam sistem hukum di negeri Kita. Meskipun demikian, terdapat hambatan dalam pengimplementasian hukum acara pidana yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu perubahan paradigma dari aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan dalam pengimplementasian dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hukum acara pidana. Perubahan dapat dilakukan dengan memahami bahwa selain undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan sumber hukum yang sah di Indonesia termasuk di dalamnya hukum acara pidana. Dengan adanya perkembangan ketentuan dalam hukum acara pidana yang lahir dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti terdapat ketentuan baru yang berlaku pada suatu ketentuan tertentu sebagaimana amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan hukum baru tersebut sah dan sesuai dengan pemberlakuan asas lex posterior derogat legi priori yang menghendaki ketentuan yang baru dibuat menyampingkan ketentuan yang lama dengan catatan kedua peraturan tersebut dalam derajat hierarki yang sama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memiliki kekuatan dan derajat sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, sudah selayaknya putusan Mahkamah Konsfitusi dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana.