Dalam buku ini dapat dibaca perihal dinamika putusan mahkamah konstitusi dalam perubahan ketatanegaraan, pertama, dinamika ketatanegaraan kekuasaan legislatif bagi DPR mengenai jangkauan fungsi anggaran DPR, recall anggota DPR dan DPRD, batas hak imunitas anggota DPR dan kewenangan pengawasan MKD, jenis perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR, batas kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung, syarat hak menyatakan pendapat DPR, dan rapat konsultasi KPU-DPR yang tidak mengikat; sedangkan kewenangan DPD terkait kewenangan legislasi DPD, syarat domisili calon anggota DPD dan pelarangan pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kedua, dinamika ketatanegaraan kekuasaan eksekutif yang membahas mengenai Batasan Kewenangan Menteri Keuangan Menunjuk Pimpinan Pengadilan Pajak, ketentuan Wakil Menteri Bukan Jabatan Karier, Larangan Menteri/Wakil Rangkap Jabatan, Batasan Masa Jabatan Jaksa Agung dan Independensi Otoritas Jasa Keuangan Tidak Bersifat Mutlak. Adapun dinamika ketatanegaraan dalam kekuasaan yudikatif membahas mengenai Kewenangan KY terhadap Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Inkonstitusionalitas Keterlibatan KY Dalam Seleksi Hakim, Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan Daerah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu. Tidak hanya itu saja, buku inipun membahas mengenai dinamika independensi KPK, penyelenggaraan pemilihan umum serta perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.