Latar belakang dikeluarkannya undang-undang peratun adalah karena sering terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam bentuk keputusan-keputusan dan/atau tindakan faktual. Oleh sebab itu, tujuan diundangkannya Undang-Undang Peratun, di samping untuk menjaga dan meluruskan tindakan aparatur pemeritahan, sekaligus juga sebagai koreksi dan kontrol sosial dari masyarakat dengan cara mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan dari kesewenangan para pejabat pemerintahan atau pihak-pihak yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan lainnya.

Buku ini ditulis sebagai penyempurnaan terhadap buku sebelumnya, berjudul Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan penyempurnaan dan penyesuaian dengan materi baru yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka buku ini diberi judul: Memahami Undang-Undang Peratun (Peradilan Tata Usaha Negara) dan Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan namanya, dan bahwa hukum acara itu adalah hukum praksis dan praktis (hukum formal) yang berfungsi menegakkan dan mempertahankan hukum materiil; maka, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai teoretis/normatif, buku ini lebih banyak membahas pengetahuan praktis—bagaimana praktik keseharian hukum acara di dalam penanganan sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara.

Tiada lain harapan, dengan terbitnya Memahami Undang-Undang Peratun dan Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menambah secercah pengetahuan dalam memahami seluk-beluk hukum administrasi negara, dan khususnya hukum acara tata usaha negara bagi para pembaca, terutama mahasiswa hukum di perguruan tinggi, akademisi, advokat dan praktisi hukum lainnya serta peminat dan pemerhati hukum.