PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA (FILSAFAT, TEORI, DAN PRAKTIK) Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu perbandingan hukum. Buku ini menjawab kekurangan referensil dalam ranah perbandingan hukum secara umum dan perbandingan hukum tata negara pada khususnya. Buku ini setidaknya memiliki 2 (dua) keistimewaan. Pertama, buku ini memberi perspektif filosofis yang sangat kuat karena sejatinya, salah satu jalan metodologis' filsafat hukum adalah lewat perbandingan hukum dan vice versa, sebagaimana telah dilakukan oleh filsuf Yunani Aristoteles, ahli hukum Prancis Baron Montesquieu, dan Alexis de Tocqueville. Kedua, buku ini berperspektif inter-disipliner atau socio-legal yang menginsyafi bahwa kajian-kajian teks hukum yang bersifat normatif-doktrinal juga memerlukan tambahan perspektif dari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum, semisal politik ketatanegaraan yang kental dalam buku ini. Dengan kata lain, buku ini berargumen bahwa kajian hukum (legal research) dan kajian-kajian nonhukum dapat saling melengkapi (complementary). Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. dilahirkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menempuh pendidikan S1 Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat (2001-2006). Jenjang S2 Magister Hukum (M.H.) diselesaikan di Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (2008-2010). Kemudian menyelesaikan S3 Doktor Hukum (Ph.D.) di TC. Beirne School of Law, University of Queensland (2012-2017), dengan dibiayai oleh Australia Leadership Awards Scholarship (ALAS) dari Ausaid. Penulis menjadi dosen di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat sejak 2006 sampai sekarang, mengampu beberapa mata kuliah: Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Filsafat dan Teori Hukum, dan Sosiologi Hukum.