Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin besar. Bahkan informasi kini telah menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan personal, komunal/sosial, maupun institusional. Era globalisasi yang didukung kemujuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertukaran informasi terjadi terus-menerus sehingga keterbukaan informasi merupakan keniscayaan. Demikian halnya dengan informasi publik, ia berhak didapatkan oleh setiap warga negara lewat berbagai platform karena informasi publik merupakan hak asasi bagi warga negara. Oleh karena itu badan-badan publik (baik negara maupun non-negara) wajib membukanya tanpa batasan. Informasi publik sangat terkait dengan tatakelola pemerintahan yang baik dan ketahanan nasional suatu bangsa, dan ini berlaku untuk semua aspek dalam Astagatra yang meliputi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Pada semua aspek tersebut keterbukaan informasi publik harus dijamin meski tetap ada informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan, sesuai dengan ketentuan perundangan, demi tetap terwujudnya ketahanan nasional. ***** Buku "Keterbukaan Informasi Publik dan Ketahanan Nasional" karya Abdulhamid Dipopramono, diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Buku ini membahas keterkaitan antara informasi publik dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan nasional suatu bangsa. Aspek-aspek yang dibahas meliputi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Meskipun keterbukaan informasi harus dijamin, terdapat informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundangan demi menjaga ketahanan nasional.