Belajar dari cara Presiden SBY menggunakan hak jawab, merawat kemerdekaan pers, menumbuhkembangkan demokrasi, dan memajukan kesejahteraan umum

Kalau segi-segi baik yang dibicarakan dan diberitakan di media massa adalah sebuah keuntungan besar. Sebaliknya, sebuah kerugian besar, bila isi beritanya negatif.

Bagaimana kalau beritanya negatif, dan ternyata wartawan atau perusahaan persnya melakukan kesalahan dalam pemberitaan?

Presiden Hak Jawab menjawab pertanyaan itu.

Inilah panduan praktis bagi para pejabat, politisi, pengusaha, artis, selebritis, berbagai kelompok kepentingan, dan masyarakat pada umumnya untuk menghadapi pemberitaan pers, dan menanggulangi berita negatif yang dilansir oleh pers.


“Betapa pun tingginya profesionalisme seorang wartawan, kadang ia dan institusi medianya tidak menyadari adanya kesalahan pemberitaan, sampai muncul keberatan dari pihak yang diberitakan. Di sinilah perlunya pengaturan hak jawab dan hak koreksi.”
—Dahlan Iskan; Menteri Negara BUMN RI / Ketua Serikat Perusahaan Pers

“Buku ini bagus! Presiden Hak Jawab memberi arahan agar penguasa, pejabat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang dirugikan dalam pemberitaan media massa menggunakan hak jawab untuk mengatasi kelemahan pemberitaan pers, karena hak jawab merupakan mekanisme yang paling tepat untuk mengoreksi kekeliruan pemberitaan pers, sekaligus untuk menjaga kemerdekaan pers.”
—Amir Effendi Siregar; Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)