Pemungutan pajak bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang mekanisme pajak dan penghitungan pajak. Dianutnya sistem self assessment dalam UU KUP Indonesia, mengandung makna bahwa Wajib Pajak telah mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan hukum material dan formal. Salah satu ciri kebijakan perpajakan yang baik adalah terlihatnya keadilan dalam pemungutan pajaknya. Keadilan ini merupakan salah satu asas yang dijadikan pertimbangan penting dalam memilih kebijakan dalam membangun sistem perpajakan. Sistem perpajakan pada akhirnya dikatakan berhasil apabila masyarakat merasa sudah yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut dan dibayarkan telah dikenakan hitungan yang adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Pada kebijakan self assessment, Wajib Pajak diwajibkan menjelaskan mengenai dasar dari perhitungan pajaknya. Wajib Pajak diwajibkan memyampaikan perhitungan pajak yang telah dilakukannya dalam masa atau tahun pajak yang bersangkutan. Peranan otoritas perpajakan atau Direktur Jendral Pajak dalam hal ini adalah melakukan pengecekan, pengawasan, penelitian serta pemeriksaan apakah penghitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah benar dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau belum.