Kehadiran buku ''Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD'' ini merupakan pedoman yang menguraikan secara lengkap tata cara dan persyaratan-persyaratan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga buku ini dapat dijadikan sumber referensi dalam penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD baik bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, KPU/Bawaslu Provinsi, KPU/Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK/Panwaslu Kecamatan, atau PPS/PPL), Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim di semua lingkungan peradilan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dosen, Advokat, Mahasiswa maupun anggota masyarakat lainnya.