Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut terhadap Korupsi dan Terorisme. Pemikiran penulis mengenai kedua jenis kejahatan transnasional tersebut amat komprehensif dan memadai dan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan, pengalaman dan kredibilitasnya baik sebagai akademisi, birokrat, dan aktivis anti KKN dan membangun perlawanan terhadap terorisme. Selain korupsi dan terorisme, masalah pelanggaran HAM juga menjadi topik menarik bagi mahasiswa dan pembaca disebabkan kasus-kasus pelanggaran pidana biasa pun dipandang sebagai pelanggaran HAM yang disebabkan kurangnya referensi mengenai hal tersebut.