Apabila tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demkrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, maka arah kebijakan otonomi daerah harus dipandang sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Otonomi bukanlah tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dankesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Implementasi otonomi daerah yang mengabaikan agenda demokratisasi pada akhirnya akan menjerumuskan rakyat kita ke dalam perangkap oligarki elit politik di tingkat lokal seperti marak dewasa ini. Buku ini tidak hanya menawarkan paradigma baru desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga merekomendasikan RUU Otonomi Daerah yang bersifat alternatif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan daerah