Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

KUHP 2023 dan KUHAP merupakan gabungan dua kitab undang-undang di bidang pidana. KUHP 2023 menjadi hukum materiel (hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum), sedangkan KUHAP menjadi hukum formal/acara. BukU ini menjadi referensi utama dan dibutuhkan oleh hakim, advokat, jaksa, polisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, serta lembaga instansi penegak hukum di Indonesia. KUHP 2023 terdiri atas dua buku. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri atas Bab -Bab VI dan Pasal 1-Pasal ...

Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing ...

Oteh karena itu, sejatan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regutasi dan proses bisnis, dipertukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistematika undang-undangnya yakni sebagai berikut. BAB I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup BAB II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan BAB III Pajak ...

Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. ...

UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Buku Undang-Undang Pajak Penghasilan Pph ini berisi tentang himpunan peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Buku ...

Dilengkapi : • UU RI No_ 10 Tahun 2015 • UU RI No. 30 Tahun 2002 • UU RI No. 20 Tahun 2001 • UU RI No. 31 Tahun 1999 • PP RI No. 43 Tahun 2018 • PP RI No. 14 Tahun 2017 • PP RI No. 103 Tahun 2012 • PP RI No. 63 Tahun 2005 • Perpres RI No. 54 Tahun 2018 • Perpu RI No. 1 Tahun 2015 ...

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999) Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Sejak 20 April 1999, UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU no 8 Tahun 1999 atau Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian ...

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Buku ini memuat Undang-Undang Hukum Dagang da dilengkapi dengan UU RI No 4 tahun 1971 tentang perubhan dan penambahan atas pasal 54 kitab Undang-Undang Dagang. ...

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Kehadiran buku ini diharapkan ...

Undang-Undang Guru Dan Dosen (UU RI No.14 Tahun 2005) ...

Amandemen Standar Nasional Pendidikan (UU RI No. 32 Tahun 2013) - UU Lembaga Keuangan Mikro - UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 - UU Pangan tahun 2012 - UU Perkoperasian tahun 2012 - UU Kejaksaan tahun 2012 - UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 - UU Pemilu tahun 2012 - Serta dilengkapi dengan pp no 19 tahun 2005. ...

Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...

- Amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 - Amandemen UU Pilkada Gubernur,Bupati,dan Walikota 2016 - Amandemen UU Pemda 2015 - Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa 2015 - UU Administrasi Pemerintahan dan kependudukan 2014 - UU Perasuransian 2014 - UU Aparatur Sipil Negara 2014 - Amandemen UU PErlindungan Anak 2014 - UU Hak Cipta 2014 - UU Kelautan 2014 - dll ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

Undang-Undang Jaminan Produk Halal: UU RI No. 33 Tahun 2014 ...

Buku ini memuat UU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan meliputi ketentuan umum, pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik, bidan warga-warga Indonesia, bidang warga-warga asing, praktik kebidanan, hak dan kewajiban, organisasi profesi bidan, pendayagunaan bidan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup serta dilengkapi dengan Permenkes RI terbaru. Dilengkapi : - Permenkes RI No. 5 Tahun 2019 - Permenkes RI No. 4 Tahun 2019 - Permenkes RI No. 47 ...