Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan eksistensi sekaligus perannya dalam pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia. Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK hanya dapat berperan sebagai negative legislature. Artinya, MK hanya dapat menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun dalam perkembangannya, MK membuat beberapa putusan yang tidak sekadar ...

Kajian Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah di Pilkada Permasalahan dalam Pilkada sangatlah kompleks dan tak kunjung dapat terselesaikan. Penulis berpendapat tidak hanya persoalan netralitas ASN yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan yang masih bermasalah, seperti yang telah dibahas dalam buku sebelumnya. Tapi ada juga persoalan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Berangkat dari ...

Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Kemunculan pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran yang dikupas dalam buku ini bersifat mendasar, mengenai hakikat hukum dan strukturnya. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatic) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek ...

Buku ini berisi pendapat hukum Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., M.H. yang berbeda dari pendapat mayoritas hakim yang memutus perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam periode tahun 2008-2018. Perbedaan itu dapat berupa perbedaan kesimpulan atau perbedaan dan dalil-dalil yang dijadikan rujukan, sedangkan kesimpulannya sama dengan pendapat mayoritas, misalnya, sama-sama menolak atau sama-sama mengabulkan permohonan, maka pendapat ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangan dan ruang diskursus proses penegakan hukum tehadap ASN dan kepala daerah selama penyelenggaraan Pilkada, dan semoga kehadiran buku ini bisa dijadikan pedoman bagi ASN untuk tetap menjaga asas netralitas sebagai ASN dalam Pilkada. ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangandan ruang diskursus atas proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. sehingga harapannya kedepan buku ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan axuan bagi seluruh stakeholder kepemiluan untuk dapat menjadi salah satu rujukan dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. ...

Buku Inl menyallkan kedalaman materl dan kekayaan gagasan karena ditulls oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesla pertama (2003-2008). Buku ini menawarkan buah pemikiran agar pengujian formil tidak dthatasi hanya pada prosedur pembentukannya semata, melainkan diperluas pada kesesuaian bentuk produk hukum yang menjadi bungkus dari materi muatan norma, Melalui buku ini, pembaca diajak berpikir sekaligus memantik perenungan untuk memperoleh inspirasi dan lompatan-lompatan pemikiran baru. ...

HUKUM TATA NEGARA. INDONESIA Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, praktik ketatanegaraan di Indonesia telah melewati pasang surut dengan berbagai dinamika. Buku Hukum Tata Negara Indonesia ini menyajikan perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak berdirinya Republik Indonesia hingga saat ini. Buku ini Memberi sentuhan kebaruan karena dilengkapi dengan perkembangan hukum tata negara era Reformasi yang cukup detail. Buku ini ...

Buku ini ditulis sebagai bahan ajar yang berisi materi tentang sengketa pemilu. Sejak pemilu 2004, lalu pemilu 2009 dan terakhir pemilu tahun 2014, Mahkamah Konstitusi tidak pernah sepi dari sengketa pemilu. Mahkamah Konstitusi menerima laporan sebanyak 270-an perkara pada pemilu 2004 dan meningkat menjadi 900 perkara pada pemilu 2014. Berbekal pemahaman dari buku ini, pembaca dapat mencerna bagaiman proses pemeriksaan perkara, alat bukti yang perlu dipersiapkan dan diajukan di dalam ...

Dinamika ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berkembang sangat pesat, termasuk soal mekanisme dan praktik penyelesaian sengketanya. Pada awal pemilihan langsung tahun 2005, mekanisme diselesaikan di Mahkamah Agung. Tahun 2008-2014 dialihkan ke Mahkamah KonstItusi (MK). Ruang penyelesaian sengketa melalui badan peradilan sempat vakurn ketika UU No. 22/2014 tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikota berlaku. Namun, sebelum diimplementasikan UU dimaksud ...

Berhukum di Indonesia tidak semata-mata harus memperhatikan faktor internal, yaitu segala sesuatu yang tengah berlangsung atau sudah terjadi di dalam negeri. Di luar itu, berhukum di Indonesia juga harus memperhatikan faktor eksternal, yakni semua hal yang saat ini tengah berlangsung atau sudah terjadi di dunia internasional. Lebih dari itu, berhukum di Indonesia harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, baik di dalam negeri maupun di dunia ...

Buku Bung Karno, Islam dan Pancasila yang ditulis oleh Dr. Ahmad Basarah ini hadir pada momentum yang tepat, yang menggambarkan keseluruhan kontemplasi Bung Karno sebagai sosok pemimpin yang terus menyintesiskan Islam dan kebangsaan dalam seluruh pemikiran Bung Karno, hingga lahirlah Pancasila yang digalinya dari bumi Indonesia. -Dr.(HC). Hj.Megawati Soekarnoputri Begitu mendengar maksud baik Dr. Ahmad Basarah untuk menerbitkan buku yang substansinya sebagian besar diambil dari karya ...