Pemungutan pajak bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang mekanisme pajak dan penghitungan pajak. Pada kebijakan self assessment, Wajib Pajak diwajibkan menjelaskan mengenai dasar dari perhitungan pajaknya. Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan perhitungan pajak yang telah dilakukannya dalam masa atau tahun pajak yang bersangkutan. Peranan otoritas perpajakan atau Direktur Jendral Pajak dalam hal ini adalah melakukan pengecekan, pengawasan, penelitian serta pemeriksaan apakah penghitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah benar dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Dengan pentingnya menjadi WAJIB Pajak yang patuh demi membiayai proses pembangunan dan dalam menjalankan roda pemerintahan negeri tercinta ini, Republik Indonesia. Buku ini membuka seluk-beluk proses administrasi perpajakan dan mengenalkan pemahaman tentang pajak kepada khalayak luas. Cakupan bahasan pada buku ini mulai dari pengantar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa, PPN dan PPnBM, PPh, bea mineral, PBB, dan juga BPHTB. Dengan mengenalkan pemahaman tentang pajak kepada luas. Buku ini didedikasikan kepada masyarakat luas guna menyadari pentingnya membayar pajak. Juga, diharapkan dapat membantu para mahasiswa yang menuntut ilmu-ilmu ekonomi, administrasi fiskal, perpajakan, administrasi bisnis, serta mahasiswa Lembaga Administrasi Negara.