Pengaturan BUMN di Indonesia belum mencerminkan prinsip efisiensi berkeadilan. Padahal, prinsip tersebut berperan penting dalam menegakkan demokrasi ekonomi yang merupakan asas perekonomian Indonesia. UU BUMN justru hanya memuat ketentuan terkait teknis tata kelola kelembagaan yang sebetulnya sudah banyak dimuat di dalam UU sektoral atau peraturan pelaksana lainnya. Situasi ini pun membuat UU BUMN tidak mampu menjalankan fungsi idealnya—menjadi peraturan yang memayungi dan mengharmonisasikan ...

Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Sejarah dan Nilai-Nilai Autentik Bangsa Buku ini disusun berdasarkan materi kuliah bahan ajar yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia, semenjak UUD 1945 sebelum amendemen sampai kemudian pasca amendemen UUDNRI 1945. Uraian isi keseluruhan buku ini ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan kurikulum ajar mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia pada Fakultas Hukum Universitas ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini merupakan buku yang sangat komprehensif membahas tentang rekrutmen pejabat negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penulis dalam buku ini membedah tentang konfigurasi politik atas pemberian kewenangan yang besar kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara. Tidak jarang kewenangan yang besar diberikan kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, selain fungsi utama DPR terganggu juga seringkali kepentingan politik ...

Buku ini bermaksud untuk memberikan pemahaman dasar mengenai Hukum Pidana Internasional (‘HPI’). Terdiri dari 9 Bab, buku ini dimulai dari pengertian, karakteristik dan sumber HPI, asas-asas yang berlaku dalam HPI, sejarah terbentuknya HPI, pengertian kejahatan internasional, hirarki, beserta bentuk-bentuknya, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan internasional, hingga mekanisme penegakan hukum berdasarkan HPI. Untuk memperkaya penjelasan teoritis, buku ini juga mengulas ...

Buku ini mengupas faktor penghambat penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan. Kewenangan mengadili sengketa pertanahan berada di grey area antara hukum privat dan hukum publik menjadi faktor utama kegagalan tersebut. Hukum pertanahan tidak mengatur pendistribusian kewenangan secara jelas ke salah satu badan peradilan dan tidak pula memberi solusi atas kegaduhan yang terjadi. Kewenangan mengadili sengketa pertanahan terpencar di babarapa badan peradilan di bawah Mahakamah Agung lalu ...

Adanya KUHP nasional bagi Penulis, suka-tidak suka, mau-tidak mau harus merevisi buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Kini lebih dari 6 tahun, buku tersebut sudah out of date setelah KUHP nasional disahkan sehingga menjadi kewajiban intelektual untuk merevisi buku tersebut dan pada awal tahun 2024 terbitlah buku dengan judul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Struktur buku ini yang terdiri dari 10 bab tidak mengalami ...

Entrepreneurship sampai saat ini dianggap sebagai solusi ideal terhadap keterpurukan ekonomi, pengangguran, maupun krisis lainnya. Entrepreneurship merupakan disiplin ilmu, seni dan keterampilan memanfaatkan berbagai peluang, dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki, bersaing, berjuang dan sampai pada menikmati hasil usaha dengan rasa puas dan bersyukur atas segala yang telah berhasil di dapatkan. Entrepreneurship merupakan kegiatan mulia, telah dilakukan sejak zaman Nabi-Nabi Allah SWT ...

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kualitas peraturan perundang-undangan tidak semata-mata ditentukan dari substansi atau materi yang baik tetapi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga mempunyai andil yang besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebaik apapun substansi atau materi peraturan perundang-undangan tidak akan sempurna apabila tidak dibarengi dengan penggunaan teknik ...

Belajar komunikasi politik memberi modal konseptual untuk memahami bagaimana komunikasi, politik, dan pertautan di antara keduanya bekerja. Bersama ilmu politik, ilmu komunikasi turut memperlengkapi praktik politik dengan instrumen-instrumen yang membantu agar gagasan-gagasan politik dapat tersampaikan secara efektif kepada khalayak sasaran, tentu dengan tujuan berlainan yang telah ditetapkan. Pemahaman semacam itu penting tidak hanya bagi para akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi para ...

Sinopsis : Buku ini melanjutkan sukses buku sebelumnya yakni Hukum Pidana Suatu Pengantar yang berisi pengertian, asas/prinsip, teori, jenis-jenis serta berbagai penjelasan mendasar tentang hukum pidana. Buku ini merupakan inti dari pembahasan hukum pidana yakni tentang berlakunya hukum pidana, berbagai seluk beluk tentang tindak pidana (pengertian, subjek, rumusan, unsur, dan lain-lain), sifat melawan hukum, persoalan kausalitas, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, ...

Ilmu politik merupakan suatu hal yang patut diketahui setiap orang, sebab dengan mengetahui politik ini tiap orang akan tahu posisi dan kedudukannya dalam kehidupan bernegara, kaitan warga negara dengan negara dalam bingkai trias politika. Tiap orang akan paham bagaimana lahir dan berkembangnya suatu negara dalam modernisasi politik. Tiap orang juga harus tahu bagaimana mendapatkan kekuasaan dalam negara, dan atau pemerintahan, hal ini tentu terkait dengan kerja sistem politik, partai politik, ...

Sinopsis : Bagi Perbankan Syariah, khususnya untuk pemilik Perbankan Syariah dan manajemen, untuk dapat dengan mudah memahami sebuah laporan keuangan, diperlukan suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Hasil analisis inilah yang dapat memberikan gambaran kondisi perbankan syariah yang sekaligus dapat memudahkan manajemen dalam menentukan arah dan tujuan perbankan syariah di masa yang akan datang. Tentunya sudah menjadi keharusan bagi mereka yang bergelut dalam ...

Buku ini mencoba menjawab kebutuhan untuk menyediakan literatur Hukum Islam yang relevan sesuai amanat kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan buku lain yang sejenis, buku ini disusun dengan memperhatikan cakupan materi minimal yang menjadi kesepakatan di antara Pengajar Hukum Islam Perguruan Tinggi Umum di Seluruh Indonesia, yang dikaitkan pula dengan karakteristik dari mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di Perguruan Tinggi Umum, perubahan paradigma pendidikan ...

Sinopsis : Pasca reformasi politik 1998, lahir UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 dan disempurnakan melalui perubahan UUD 1945 (tahun 1999-2002), kajian tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama dalam berbagai perjamuan ilmiah maupun gejolak suara daerah yang terus-menerus didengungkan di ranah publik. Masyarakat di beberapa daerah ‘menuntut’ supaya mereka diperlakukan lebih adil dan proporsional, utamanya bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. ...

Ada banyak cara melakukan penelitian. Ada cara sederhana, ada cara yang rumit. Ada penelitian yang harus melibatkan banyak orang, ada yang sama sekali tidak perlu berhubungan dengan orang. Buku ini memberikan sebuah alternatif bagi mahasiswa yang tertarik untuk mendalami metode penelitian kuantitatif. Banyak mahasiswa beranggapan bahwa metode kuantitatif sulit dilakukan karena harus menggunakan statistik, lebih mahal karena harus menggandakan kuesioner, dan dianggap lebih lama karena ...

Sinopsis : Hukum pidana merupakan aturan dari suatu Negara berdaulat terkait perbuatan, pertanggungjawaban dan sanksi pidana. Hukum pidana Indonesia yang sebelumnya lebih menekankan pada pembalasan (retributive) saat ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka lebih menekankan pada korektif, rehabilitatif dan restoratif. Buku ini dibuat untuk memberikan pemahaman mengenai hukum pidana di Indonesia terlebih memahami hukum pidana paradigm lama dan ...

Sinopsis : Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H., C.L.A., merupakan tenaga pengajar tetap Universitas Semarang. Di samping sebagai tenaga pengajar, penulis juga sering diminta sebagai tenaga perancang dari latar belakang akademisi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang utamanya dalam hal ini adalah peraturan daerah. Penulis berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi semua kalangan yang bukan hanya menyusun dan atau membentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga bagaimana ...

Meski terdapat berbagai bentuk Kawasan Khusus di Indonesia, mulai dari Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), namun belum banyak hasil kajian yang dipublikasikan. Kajian atas Kawasan Khusus akan bermanfaat mewujudkan kebersisteman hukum dalam pengelolaan Kawasan Khusus. Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas dasar, hakikat dan berbagai jenis Kawasan Khusus pada umumnya. Bagian Kedua ...

Buku ini secara lengkap berisi 16 (enam belas) bab, terdiri: 1. Pendahuluan 2. Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: 2018 3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko 4. Good Corporate Governance, Internal Control dan Risk Management 5. Risk Based Audit 6. Jenis-jenis Risiko 7. Risk Responses and Control Techniques 8. Risk-aware Culture 9. Fraud Risk 10. Risiko Kerusakan Lingkungan 11. Risiko Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 12. Risiko Proyek 13. ...

Sinopsis : Penyusunan buku ajar ini dipandang perlu, mengingat kurangnya rujukan atau buku pegangan bagi mahasiswa yang berisi pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum. Sementara itu cakupan pembahasan Pendidikan Agama Islam itu sendiri sangat luas mencakup berbagai aspek kehidupan, sehingga menyulitkan mahasiswa mendapatkan semua literatur. Buku ini disusun berdasarkan kebutuhan referensi mata kuliah Pendidikan Agama Islam di perguruan ...