Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa yang harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. ...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berikut Pokok-Pokok dari UU No. 5/2014 tentang ASN: Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

PHK yang Sesuai Prosedur Hak & Kewajiban Pekerja serta Pemberi Kerja dalam PHK Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Sengketa Pengunduran Diri Melangkah ke Depan Menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) tentu bukanlah hal yang mudah. Seringkali pekerja tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan mengabaikan kewajibannya ketika mengalami PHK, karena hanya memerhatikan perjanjian kerja. Padahal banyak ketentuan mengenai PHK yang perlu diketahui pekerja, baik ...

Bagan Pemerintahan Daerah Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...

Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang menggabungkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, dapat memahami perubahan secara substantif tanpa harus repot menyiapkan beberapa dokumen, perubahan. Selain itu, terdapat highlight warna dan catatan kaki yang ...

Dalam Islam, mempelajari hukum waris itu sangat penting. Bahkan, menjadi kewajiban walaupun kategorinya fardu kifayah. Artinya, jika dalam satu lingkungan atau satu keluarga sudah ada yang mengerti tentang hukum waris Islam, lunturlah kewajiban anggota keluarga atau lingkungan yang lain. Namun, bagaimana jika dalam keluarga atau lingkungan Anda tidak ada yang mempelajarinya? Sangat mungkin terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Hukum waris Islam memang berbeda dibandingkan dengan ...

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya. Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga ...

8 Keunggulan Panduan Lulus Ujian Profesi Advokat 1. Dilengkapi Tahapan yang Harus Ditempuh untuk Menjadi Seorang Advokat 2. Dilengkapi Kiat Sukses Ujian Profesi Advokat 3. Dilengkapi Panduan Ujian Profesi Advokat 4. Dilengkapi Perhitungan Nilai Kelulusan Ujian Profesi Advokat 5. Dilengkapi Latihan Soal-Soal Terpilih Peran, Fungsi, & Perkembangan Organisasi Advokat Kode Etik Advokat Indonesia Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Acara Peradilan Agama Hukum ...

Di Indonesia, undang-undang perniagaan yang berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perniagaan, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain undang-undang tersebut, buku ini juga dilengkapi dengan penerapan praktis dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain prosedur ...

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.  Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan ...

PANCASILA UUD NRI TAHUN 1945 STRUKTUR KETATANEGARAAN RI Lembaga Perwakilan Rakyat Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Pemerintahan Badan Pemeriksa Keuangan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jenis dan Hierarki Fungsi Peraturan Perundang-undangan Proses Pembentukan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pembentukan Peraturan Daerah Judicial Review oleh MK dan MA ISTILAH-ISTILAH HUKUM KEPANGKATAN TNI-POLRI DAN TANDANYA SISTEM PERADILAN ...

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang jaminan kesehatan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program tersebut. Peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan nasional yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan kesehatan tingkat pertama (nonspesialistik) dan rujukan tingkat lanjutan (rawat ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...