Undang-Undang Perkoperasian 2012 (UU RI No.17 Tahun 2012) ...

Disesuaikan dengan silabus satuan acara perkuliahan hukum acara tata usaha negara, buku ini membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum acara peradilan tata usaha Negara, meliputi Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara; Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara; Pemeriksaan Sidang Pengaddan di Tingkat Pertama; - Macam Acara Pemeriksaan; - Hukum Pembuktian; Bentuk Putusan; - Upaya Hukum; - Penundaan dan Eksekusi Putusan; Keistimewaan buku ini adalah sebagai ...

Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga lembaga negara antara Iain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektlf akan didapatkan oleh para pembaca selelah membaca buku ini. ...

Hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya, tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara ataupun penguasa atau pemerintah. Atas dasar itu, negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan, dan melindungi HAM. Secara konseptual negara yang diharapkan dapat mewujudkan itu ...

Beserta keluarga, dan para Sahabat yang selalu setia dalam suka dan duka. Sejatinya studi ini diharapkan dapat dirasakan suatu manfaat yang ternyata bagi masyarakat, yakni dalam konteks pembangunan dan pengembangan hukum nasional, terutama dalam ranah hukum kekeluargaan di Indonesia. Keseluruhan proses penelitian hingga lahirnya karya tulis ini tak mungkin berjalan dengan lancar tanpa peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis bermaksud mempersembahkan ungkapan terima kasih ...

Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri ...

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Apbd ...

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas dan Tujuan BAB III Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB IV Hak-Hak Korban BAB V Kewajiban Pemerintah dan Masyrakat BAB VI Perlindungan BAB VII Pemulihan Korban BAB VIII Ketentuan Pidana BAB IX Ketentuan Lain-Lain BAB X Ketentuan Penutup 2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ...

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif ...

Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh ...

Buku ini memuat himpunan Yurisprudensi mengenai kompetensi/kewenangan pengadilan yang menentukan badan peradilan mana yang akan berwenang untuk mengadili suatu perkara. ...