Buku kecil ini ditulis penulis pada usia lanjut dan sudah pensiun dari kegiatan belajar mengajar. Isi tulisan ini adalah paduan butir-butir penelusuran dan penalaran di bidang politik dan hukum, baik yang sifatnya teoritis-konsepsional, maupun yang praktis-operasional, dengan harapan kiranya bermanfaat, baik bagi pembaca yang sedang berstudi maupun yang aktif-operasional. ...

Beda buku ini dengan penulis lain adalah karena penulisnya menyuguhkan petunjuk berbagai agama dan ilmu pemerintahan yang selama ini merupakan cikal bakal sekularisme tanpa ada unsur fanatisme. Selain dari pada itu memperlihatkan bahwa state of the art ilmu pemerintahan adalah kewajiban itu sendiri yang terlihat dalam hubungan antara rakyat dan penguasa dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. ...

Sistem Politik Lokal (SPL) dimana Dinamika Politik Lokal (DPL) inklusif didalamnya, sangat kasuistis, karena sesuai dengan irama Otonomi Daerah (Otda), maka setiap daerah Tingkat I dan II, mengalami dinamika politiknya masing-masing. Namun demikian, ada sejumlah rujukan yang dapat digunakan untuk uji empiris, guna mendapatkan gambaran yang relatif utuh dari setiap DPL tersebut. ...

Sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan jaman. Diperlukan suatu sistem politik yang memiliki kapabilitas yang kuat sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari dengan berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar dapat berupa tuntutan dan dukungan akan membawa suatu sistem politik menjadi kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat ...

Masalah lingkungan hidup secara formal baru menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan United Nations Conference on Human Environment. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun ...

Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun berabad-abad lamanya konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap ideal tersebut, selalu menjadi perdebatan. Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman terhadap hak asasi manusia ...

PENDIDIKAN POLITIK merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Khususnya diarahkan pada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang otonom bebas dan pada sosialisasi diri (pengembangan dimensi sosialnya), dalam kaitannya dengan statusnya selaku warga negara di suatu negara. Aktualisasi diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualkan segala bakat dan kemampuan, sehingga pribadi bisa berkembang, lalu menjadi aktif kreatif, berkarya. Aktualisasi diri dengan sendirinya juga ...

Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa/pembaca memahami berbagai konsep-konsep Ilmu Politik terapan. Dengan cara memahami berbagai konsep tersebut dengan sejumlah kriteria/tolok ukurnya, akan memudahkan untuk melihat sejauh mana terjadi kesenjangan (diskrepansi) antara idealisme dan kenyataan (antara Das Sein dan Das Sollennya). Dengan cara itu pula dapat dipikirkan sejumlah pemikiran-pemikiran untuk mencari solusi agar diskrepansi antara idealisme dan kenyataan itu dapat didekatkan ...

Pemboman Paddy's Pub dan Sari Club di Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 - persis selang satu tahun setelah Tragedi WTC - akhirnya menyeret Indonesia pada pertarungan dengan terorisme Internasional dan pada saat bersamaan, peristiwa tersebut juga semakin memberi darah segar bagi Amerika untuk memaksa Indonesia agar mengkriminalisasikan terorisme dalam deretan hukum positif. Dan benar saja, pemerintah pun akhirnya "serta merta" mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Akhir bulan ini – tepatnya Tgl 25 Mei 2007 sore – DPR telah menerima empat RUU bidang politik dari pemerintah, yaitu: (1) RUU Parpol; (2) RUU Pemilu DPR, DPD dan DPRD; (3) RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; (4) RUU Pemilu Pres/Wapres. Pembahasan oleh DPR diharapkan selesai paling lambat akhir Desember 2007. Buku ini menggunakan judul “Partisipasi” dan bukannya “Hak Pilih”. Pertimbangan utama adalah agar lebih terbuka ruang untuk mendiskusikan “memilih dalam ...