| Soft Cover, Maret 2018 | Rp. 50.000 | Rp. 40.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
1.
No Image Available
2.
No Image Available
| Soft Cover, Februari 2015 | Rp. 40.000 | Rp. 32.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
3.
| Soft Cover, November 2013 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Pedoman Pembentukan & Pembubaran Ormas ...
4.
| Soft Cover, November 2013 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Peraturan Pemilu 2014 : Perundangan Tentang Parpol + Pemilu + Pilpres ...
5.
No Image Available
| Soft Cover, Juli 2012 | Rp. 25.000 | Rp. 20.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
Kumpulan Undang-Undang Jaminan Sosial “TERPENTING & TERBARU”
· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Bagaimana jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan Anda, misalnya ...
6.
No Image Available
| Soft Cover, Juli 2012 | Rp. 35.000 | Rp. 28.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
CERMATI BUKU INI..!
Bisa Jadi Anda Menjadi Pihak yang Terlindungi atau Bahkan Korban dari Peraturan Daerah
- Implikasi antara Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah
- Membahas Berbagai Peraturan Daerah yang Dipandang Kontroversial tentang: Investasi; Ketertiban Umum; Keunikan Daerah; dan Pendidikan Implikasi antara Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah
Buku ini berusaha untuk mengkaji beberapa Peraturan Daerah (sebagai representasi dari banyaknya Peraturan Daerah lain ...
8.
No Image Available
| Soft Cover, Desember 2007 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
UU no. 2 Tahun 2007 ini mengatur tentang tugas ;pokok, peran dan fungsi KPU. Dalam undang-undang tersebut, juga diatur secara lengkap mulai dari sejumlah asas yang harus dipatuhi penyelenggara Pemilu, kode etik dan Dewan Kehormatan, sampai kepada masalah keuangan. Di lain sisi, juga menetapkan sejumlah aturan mengenai pengawasan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Semuanya dapat Anda cermati dan pahami dalam buku ini. ...
9.
| Soft Cover | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
"Perkenankan kami fraksi Partai Demokrat untuk bersikap netral. Kami fraksi Partai Demokrat memilih untuk walk out," kata Benny K. Harman, juru bicara fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna di DPR tanggal 26 September 2014, pukul 00.16 WIB. Usai membacakan standing politik fraksi Partai Demokrat, sekitar 123 anggota partai berlambang bintang mercy itu meninggalkan ruang rapat. Inilah sepenggal drama yang terekam menjelang pengesahan UU Pilkada secara tidak langsung (pilkada lewat DPRD). ...




Keranjang


