Dunia intelijen seringkali dipandang sebagai dunia yang penuh misteri karena bersifat non standart. Aktivitas intelijen dilakukan kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana, caranya tak diketahui, tak dipahami, dan tidak dirasakan oleh objek-sasarannya. Seorang intel sendiri memang tidak akan pernah mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan aktivitas intelijen, mata-mata, penyusupan, clandestine activities, dan semacamnya. Seorang intel juga tidak pernah mengatakan dirinya intel, dan sedapat ...

PENGHIANATAN SEORANG ADJUDAN? Suatu Misteri masih melingkupi kesaksian Mantan Adjudan Bung Karno Alm. Kol Bambang Widjanarko Para ahli sejarah agaknya perlu menyingkapkan kepada publik: apakah pengakuannya itu jujur yang sekian lama ia simpan sendiri dan baru dilepaskan setelah Bung Karno wafat? Ataukah itu sebuah pengakuan yang dipaksakan oleh Rezin Orde Baru kepadanya? dan mana-mana saja dari 120 lebih pertanyaan penyidik yang jawabannya dapat dipercaya, dan mana yang tidak. Itulah tugas ...

Buku ini memberikan pemahaman tentang bagaimana partai politik dan politisi membangun pondasi dan dasar berpolitik dalam kerangka persaingan politik di era demokrasi. Perubahan signifikan persaingan politik telah terjadi sejak era reformasi dan menyaratkan peran dan kontribusi riil partai politik sebagai elemen penting dalam berdemokrasi. Persoalan yang sering muncul adalah bagaimana partai politik seharusnya dikelola dan diatur. Partai politik adalah sebuah organisasi sosial-politik yang perlu ...

Buku dengan judul "Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku" dititikberatkan pada pandangan, kedudukan, dan peran orang Maluku atau Anak Negeri Maluku-menyangkut konflik di Maluku. Kerinduan untuk memberikan kejelasan secara objektif menyangkut konflik Maluku telah lama muncul karena berbagai kajian para ilmuwan, politisi, aktivis LSM, dan sebagainya, sering keliru dan terus-menerus menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat khususnya Anak Negeri Maluku. Selain penjelasan ...

Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalam empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru ...

Di Indonesia, berbagi konsep nomenklatur kewilayahan seperti 'wilayah', 'kawasan', 'daerah', 'regional', 'area', 'ruang' dan istilah-istilah sejenis, banyak dipergunakn dan saling dapat di pertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda. Secara teoritik, tidak ada perbedaan nomenklatur antara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Semuanya secara umum dapat diistilahkan dengan wilayah (region). Buku ini mencoba mengisi kekosongan ...

Tema yang dibahas dalam buku ini adalah tema yang sedang mencuat dalam perdebatan pembangunan di Indonesia. Buku ini mengemukakan isu-isu penting di balik gagasan Good Governance selain mengungkapkan sejauh mana inovasi telah terjadi dalam mempromosikan partisipasi serta apa peran dan kontribusi organisasi Civil Society maupun Komunitas Internasional untuk mewujudkan terselenggaranya Good Gevernance di Indonesia. Yang menarik dari buku ini adalah uraian hasil penelaahan terhadap 20 prakarsa ...

Hampir satu dekade setelah peristiwa pada tahun 1998 yang penuh pergolakan itu, beberapa dari perubahan-perubahan yang dengan tergesa-gesa diperkenalkan itu ternyata hanya berumur pendek. Partai politik Orde Baru Golkar kembali berkuasa pada tahun 2004. Begitu pula seorang mantan jenderal di istana kepresidenan. Desentralisasi juga dimundurkan kembali sampai sejauh tertentu. Keamanan telah membaik. Buku ini adalah hasil dari sebuah proyek penelitian dua tahun.yang didasarkan pada Royal ...

Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalam empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru ...

Melalui tulisan memoir yang unik ini, Hario Kecik secara berani menggunakan pendekatan -Multidisipliner- dan dialektis-historis menjawab sekaligus mengapa pemberontakan bangsa kita selalu gagal melawan VOC masa lalu, mengapa sekarang korupsi di pemerintahan merajalela di kalangan pejabat di lembaga atas negara, mengapa lebih dari 50 partai politik ikut pemilu 2009, mengapa beberapa mantan jenderal TNI merasa terpanggil dan mampu menjadi presiden RI dengan penduduk 250 juta, suatu loncatan besar ...

Para pejuang bersenjata dan tentara RI meneruskan perlawanan dalam bentuk Perang Gerilya. Penulis menguraikan adanya kontradiksi di dalam pimpinan tentara Belanda KNIL yang fatal bagi berlangsungnya strategi Belanda selanjutnya. Ia juga menyoroti perbedaan pemikiran militer Jenderal Oerip Soemohardjo dengan Kolonel A.H Nasution dan TB. Simatupang, ketiganya adalah bekas opsir KNIL. Jenderal Oerip dalam masalah ini lebih jujur dalam mengutarakan pikirannya dan dengan jelas diuraikan oleh Hario ...

Jarang kita temukan seorang antropolog, yang punya minat begitu melebar dan bisa menguraikan berbagai persoalan ekonomi praktis secara begitu rinci, seperti di Bagian Kelima, yang menyoroti skandal BLBI, berbagai lembaga pemberantasan korupsi, sampai dengan pembalakan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh Adelin Lis dan mitra Koreanya, Lee Suk Man, diduga berkolusi dengan M. S. Kaban, Menteri Kehutanan yang “kebetulan” juga ketua Partai Bulan Bintang yang masih diharapkan dukungannya oleh ...

Buku ini mencoba menganalisis secara mendalam pengaruh latar sosial, budaya, historis dan kekuasaan, ideologi yang melatarbelakanginya dan mengeksplorasi konstruksi teks pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi, serta menampilkan politik identitas yang menjadi implikasi intelektual dan kritik sosial dari pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi bagi kematangan demokrasi politik di Indonesia. ...

Salah satu pesan kuat yang akan Anda temukan pada halaman-halamannya adalah bahwa pemimpin Indonesia telah membuang atau menyia-nyiakan waktu dalam mengurus kepentingan dirinya sendiri, sementara itu mereka tidak menghiraukan kebutuhan dan penderitaan rakyat.” (Prof. Jeffrey A Winters) ...

Manusia dikelompokkan dalam kategori “pemenang” (winner) dan “pecundang” (loser). Keduanya memiliki idiom masing-masing. Dalam beberapa hal, seseorang bisa selalu menjadi pemenang, sementara pada saat sama, orang lain selalu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ini soal sikap hidup. “Pecundang selalu melihat masalah dalam setiap peluang, sementara pemenang selalu melihat peluang dalam setiap masalah”. (Thaksin Shinawatra). ...

Buku ini berisi studi tentang sejarah politik Sumatra Barat sejak periode akhir penjajahan sampai masa kini, dengan fokus pada proses dan kadar kesungguhan orang Minangkabau berintegrasi ke dalam negara Indonesia kontemporer. Dipapar-kan perspektif lokal tentang per-tum-buhan dan perkembangan gerakan nasionalis di Indonesia, perjuangan kemerdekaan, dan trauma yang dialami rakyat Minangkabau dalam beradaptasi dengan pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada konsep yang sangat berbeda dari ...

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Harus diakui bahwa kebijakn otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 adalh langkah pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", seolah-olah oleh partai-partai , DPRD dan pemerintah ...

Fenomena korupsi belakangan ini makin perkasa saja penampilannya, yang menghambat proses pemerataan hasil-hasilpembangunan secara adil, terutama di negara-negara berkembang, dan kemungkinan termasuk Indonesia. Korupsi (entah kolusi, nepotisme, sogok, suap, pemerasan, dan penipuan) sudah sedemikian hebatnya, sehingga tak satupun orang- termasuk para birokrat yang jujur dan bersih- sanggup untuk memberantasnya. Lewat studi kasus konkret di Filiina, Hongkong, Singapura, Korea dan Ruritania, ...

Konflik horizontal yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia pada masa orde baru menunjukkan betapa kasus tersebut merupakan persoalan serius yang menghambat pembangunan. Akibat dari konflik tersebut, pembangunan mengalami stagnasi, mandek dan menyebabkan krisis meluas di berbagai sektor kehidupan. Dus, kemiskinan dan pengangguran meledak di berbagai daerah nusantara. Krisis multidimensi tersebut tentu bukan tanpa sebab. Disinyalir pembangunan orde baru dinilai gagal dalam mengelola ...