Prabowo Subianto: seorang Jenderal yang punya sejumlah catatan pro dan kontra dalam khasanah politik di Indonesia, Bagaimana masa lalunya akan menentukan masa depannya? Ganjar Pranowo: seorang mantan aktivis yang menjadi petugas partai. Bagaimana rekam jejaknya dalam politik di negeri ini? Apa yang bisa kita baca dari masa lalunya dalam melihat potensi ke depan? Buku ini menempatkan kedua figur pada porsinya masing-masing. Tanpa pretensi dan tidak berpihak. Panduan yang netral untuk ...

“Makin dalam dan pentingnya teknologi digital satu dekade terakhir dan bagaimana teknologi itu telah membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan selama pandemi Corona yang dimulai sejak awal 2020 membuat saya tertarik untuk menyunting sebuah buku berikutnya tentang demokrasi pada era digital dan masa pandemi. Teknologi digital telah membantu hampir semua pemerintahan di dunia untuk terus menjalankan pemerintahan  tanpa perlu bertatap muka. Manusia sanggup terus menjalankan ...

SBMPTN adalah seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri yang sekarang menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) secara nasional yang tentunya akan mempermudah siswa untuk mengerjakan soal, tanpa perlu repot untuk menyiapkan alat tulis dan melingkari lembar jawaban. Selain itu ada beberapa peraturan baru yang akan diterapkan tahun ini, seperti ujian yang dilakukan 2 kali, metode tes yang sedikit berbeda dan lain sebagainya. Grasindo ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa serta profil lengkap Pahlawan Nasional dan Pahlawan Revolusi. ...

-UU RI No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang -Perpu RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan -UU RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan -Peraturan Mendagri RI No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ...

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang ini disingkat dengan UU ASN, Setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto ...

Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk 'bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Buku ini menyajikan undang-undang tentang ormas dan yayasan secara lengkap, baik versi lama maupun terbaru disertai penjelasannya, seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas ...

Pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk menentukan pemimpin yang akan membentuk pemerintahan serta memilih wakil rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas akan ...

Ejaan Bahasa Indonesia (disingkat EBI) adalah ejaan bahasa Indonesia yang pernah berlaku sejak tahun 2015 hingga 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 (efektif 26 November 2016) tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini digantikan oleh Ejaan yang Disempurnakan edisi kelima yang berlaku mulai 16 Agustus 2022.I. PUEBI adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengeja kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar. Ejaan ...

UUD 1945 Amandemen Dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle) ...

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer. KUHD merupakan salah satu referensi penting di Indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan KUHAP). KUHD berisi tentang perdagangan secara umum; jenis perseroan; bursa perdagangan; ekspeditur atau pengangkutan barang dagangan baik melalui kapal laut, kapal udara maupun perjalanan darat; surat wesel dan catatan lain dalam transaksi perdagangan; asuransi dan pertanggungan pada ...

Buku Himpunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat tepat dijadikan pedoman bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa di Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan semua instansi yang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dana APBN/APBD, juga oleh para penyedia barang dan jasa baik perusahaan swasta maupun perorangan. Dilengkapi dengan Highlight warna agar mudah dipahami. ...

"Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya - Bagan dan Sejarah Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah " ...

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara agar ...

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana ...

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui sidang MPR. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Buku UUD 1945 & Amandemennya untuk Pelajar dan Umum menyajikan informasi mengenai sejarah dan ...

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa yang harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. ...

Dunia kerja sekarang makin multikultural. Kita mungkin memiliki bos orang asing, bekerja bersama rekan dari suku dan etnis yang berbeda, dan berbisnis dengan mitra di negara-negara lain. Keragaman budaya yang dihadapi merupakan tantangan baru bagi bisnis zaman sekarang. Ada budaya yang lebih terus terang, lainnya menyampaikan pesan dengan tersirat; ada yang menghargai hierarki, ada juga yang mengutamakan kesetaraan. Ketika orang-orang dari berbagai budaya bertemu, ada potensi timbulnya ...

Pada masa Orde Baru banyak terjadi peristiwa pembredelan media massa. Pada awalnya, pemerintah Orde Baru menjanjikan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers. Namun, seiring berjalannya waktu, kebebasan pers pada masa Orde Baru tidak lagi terwujud. Bahkan, menurut catatan sejarah, pada masa ini, terdapat kurang lebih 70 surat kabar yang dibredel. Tidak hanya itu, banyak juga wartawan yang ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah. “Buku ...