Buku ini berisi pendapat hukum Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., M.H. yang berbeda dari pendapat mayoritas hakim yang memutus perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam periode tahun 2008-2018. Perbedaan itu dapat berupa perbedaan kesimpulan atau perbedaan dan dalil-dalil yang dijadikan rujukan, sedangkan kesimpulannya sama dengan pendapat mayoritas, misalnya, sama-sama menolak atau sama-sama mengabulkan permohonan, maka pendapat ...

This book examines the legal accountability associated with government policies in the Indonesian legal system. It explores legal issues with regard to law making and law enforcement, specifically the events that resulted in the unjust charges leveled against several government officials in the aftermath of the 1997 economic meltdown. Using a comparative study of central bank responses during financial crises in Malaysia, the United Kingdom, the United States of ...

Profesi medis (dokter) pada dasarnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia. Dikatakan mulia karena pertolongan medis yang diberikan pada pasien, pada prinsipnya tanpa memperhitungkan untung rugi (karitatif), tanpa pamrih. Demikian pula halnya dengan rumah sakit bahwa sebagai suatu institusi, rumah sakit pertama-tama adalah tempat karya amal. Karena rumah sakit umumnya dipandang sebagai tempat karya amal maka tentu saja prinsip-prinsip seperti berkarya tanpa memperhitungkan untung rugi ...

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sudah berlaku. Khusus untuk sengketa pertanahan telah terbit Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007. Akan tetapi, sengketa yang terkait dengan kepentingan (interest) para pihak paling efektif diselesaikan melalui mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa ...

Buku yang pertama menyajikan teori mengenai norma hukum, jenis dan hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan bagian kedua akan membahas mengenai proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembagian materi dalam buku 1 berdasarkan bab per bab adalah sebagai berikut: I. Peristilahan dan Ruang Lingkup Bahasan, II. Norma Hukum, III. Norma Hukum Dalam Negara, IV. Sistem Norma Hukum ...

Pembagian materi dalam buku 2 berdasarkan bab per bab adalah sebagai berikut: I. Ketentuan Umum, II. Asas Peraturan Perundang-undangan, III. Materi Muatan, IV. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, V. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., VI. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang- Undang, VII. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah, VIII. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, IX. Pengundangan dan Penyebarluasan, X. Partisipasi Masyarakat, ...

"WNA dan badan hukum asing dapat menjadi pemegang Hak Pakai menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Tentang pemilikan rumah tempat tinggal bagi WNA diatur dalam PP No 41/1996, namun karena berbagai sebab, peraturan ini belum dapat berfungsi optimal. Buku ini menawarkan alternatif pemikiran tentang pengaturan hak atas tanah beserta bangunan bagi WNA dan badan hukum asing. Substansi buku ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan masyarakat luas yang berminat untuk memperoleh pengetahuan yang ...

Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoritisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami permasalahan tersebut secara lebih baik. ...

Mengenal Profesi Penegak Hukum ...

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena harus tunduk pada kepentingan orang lain, masyarakat, dan negara. Dalam kenyataan sehari-hari, permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan-permasalahan aktual pertanahan tersebut hadir dalam buku ini, seperti ...