- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 - Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 ...

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 ...

- Lampiran I - Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa - Lampiran II - Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang - Lampiran III - Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi - Lampiran IV-a - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Terbentuk Badan Usaha - Lampiran IV-b - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan - Lampiran V - Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya - Lampiran Vi - Tata Cara Swakelola Dan Penjelasannya ...

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009    ...

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN - Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Tata Cara Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara - Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Hak Keuangan, Kedudukan Protokoler dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ...

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 ...

Drs. Harsono, M.Si. dilahirkan di Pati (Jawa Tengah) pada 1 Mei 1951, putra kedua pasangan Hani Resoredjo dan Ny. Soedjinem. Setelah menamatkan SMEA Negeri Pati ia bekerja di APDN Jayapura sambil melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Manajemen dan Akuntansi Yapis Jayapura Jurusan Administrasi Negara, dan Universitas Terbuka Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan UPBJJ Jayapura. Selanjutnya ia mengikuti tugas belajar di STIA LAN RI Jakarta, dasn program pascasarjana diraihnya dari Universitas ...