Referensi bacaan buku ini dipresentasikan khusus kepada para mahasiswa perguruan tinggi hukum, para pengamat masalah hukum, praktisi hukum atau konsultan hukum, para dosen, dan masyarakat umum, yang meminati masalah hukum, karena didalamnya tersirat kode-kode dan kredo-kredo asumtif implisitis hukum diungkapkan dan dipaparkan secara gamblang melalui acuan skematis dan dikupas secara tuntas melalui cara kerja hukum yang mudah dipahami tanpa basa-basi, tetapi langsung pada target yang ingin ...

Buku ini memberikan pembahasan yang luas tentang hukum pidana beserta cakupannya dengan diawali pemberian batasan tentang hukum pidana untuk mempermudah pembaca dalam memahami arti hukum pidana. Materi pelajaran Hukum Pidana ini dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PHI), Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. ...

Buku ini memberikan pembahasan yang luas tentang hukum pidana beserta cakupannya dengan diawali pemberian batasan tentang hukum pidana untuk mempermudah pembaca dalam memahami arti hukum pidana. Materi pelajaran Hukum Pidana ini dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PHI), Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. ...

Buku Kriminologi ini akan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai faktor-faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, obyek studi kriminologi, dasar dan teori-teori kriminologi, serta penjelasannya dari persepektif psikologis dan sosiologis dan disiplin ilmu lainnya. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak jaman Plato dan Aristoteles telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami ...

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia. hukum Indonesia merupakan kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan. baik dalam kehidupan individual. kehidupan sosial maupun kehidupan kesejahteraan yang dihadirkan oleh sistim aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan sistem hukum tersebut. menjadi sangat mendesak di tengah-tengah situasi transisional menuju masyarakat Indonesia Baru. Keluhan sebagian masyarakat tentang belum ...

Pada dasarnya, setiap orang, badan, atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, bentuk, konstruksi, dan bahan yang digunakan. Namun, sering terjadi pembangunan suatu gedung mengganggu orang lain, atau bahkan membahayakan kepentingan umum. Untuk itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudukan bangunan gedung yang fungsional, sekaligus selaras dengan ...

Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalahan yang berujung pada sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada daaerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain Pemerintah Pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang memungkinkan masing-masing daerah untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan bentuk dan isi ...

Buku-buku yang memberikan pendalaman materi dalam bidang Hukum Agraria sekarang memang dapat dengan mudah ditemukan. Namun, buku-buku Hukum Agraria yang sudah ada kebanyakan hanya membahas Hukum Agraria secara umum, tidak ada yang secara khusus membahas mengenai penataan ruang dan penatagunaan tanah. Padahal di Fakultas Hukum, permasalahan Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah sudah menjadi bahan studi tersendiri. Karenanya, buku ini penting untuk dihadirkan karena buku ini mengupas ...

Anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, banyak ...

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Untuk melakukan penelitian di bidang hukum pun diperlukan metodologi penelitian khusus hukum. Bahan bacaan dalam bentuk buku mengenai penelitian hukum normatif, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia, masih terbatas jumlahnya. Berbeda dengan buku-buku yang ada yang ...

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk ...

Kita sernua adalah konsumen (pembeli). Ungkapan "konsumen adalah raja" semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen. Sekalipun pemerintah telah membuat peraturan perlindungan konsumen. Ditambah lagi dengan peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menpublikasikan hak-hak perlindungan konsumen, namun ...

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Dari optik hukum administrasi, kiranya di masa sekarang inilah seharusnya mulai ditumbuhkan dan ...

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi manfaat ...