Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi. Buku yang dapat digunakan oleh mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia ini, terdiri atas ...

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha ...

Secara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan buku ini adalah karena belum adanya referensi yang mengkaji dan menganalisis secara integralistik ...

Buku ini disusun untuk membantu calon peserta Ujian PPAT agar dapat memahami norma-norma huku yang diujikan dalam bentuk tanya jawab dan soal-soal yang pernah diujikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. ...

Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pp ...

Pengantar Ilmu Hukum ...

Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah ...

Buku Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis tentang metode atau cara untuk membuat dan menyusun akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian. Akta perjanjian merupakan akta yang dikehendaki oleh para pihak. Akta itu, ada yang tercantum dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Akta perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Sementara itu, yang berwenang membuat akta perjanjian, yaitu notaris. Kewenangan itu didasarkan pada ...

Buku Teknik Pembuatan Akta : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis tentang teknik atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang meruapakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. SEcara filosofis pembuatan buku ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia untuk menyusun dan merancang akta-akta yang berkaitan dengan ahk atas tanah dan/atau hak ...

Buku Teknik Pembuatan Akta Satu ini merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang menganalisis secara sistematis dan mendasar (elementer) tentang konsep-konsep teoretis tentang akta dan teknik pembuatan akta. Filosofi dari penyusunan buku ini dalam rangka membantu untuk meningkatkan kemampuan dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan untuk menyusun akta, terutama akta autentik. Bentuk akta autentik terdiri dari bagian awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup ...

Buku Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law) ini merupakan buku yang pertama yang menganalisis dan mengkaji tentang sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Buku ini menyajikan tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum, khususnya sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dengan sistem hukum perdata yang berlaku di negara lain. Negara-negara yang menjadi fokus perbandingan, yaitu pada sistem hukum perdata yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Belanda, ...

Buku ini mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asas perancangan kontrak, kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) secara hukum, dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausal-klausal dalam kontrak yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Buku ini tidak hanya ditujukan untuk kalangan akademisi fakultas hukum, ...

Hukum Kontrak (contract of law; bahasa Inggris) atau overeencomstrech (dalam bahasa Belanda) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan ...

Sejak era reformasi, jumlah investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil inventarisasi PM, tanpa dua kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu kendala intra dan eksternal. Salah satu yang menjadi kendala eksternal adalah adanya peraturan daerah keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal Berkaitan dengan permasalahan tersebut pemerintah melakukan ...

Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipartahankan, dan dilindungi agar hutann dapat berfungsi dengan baik. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu FAO pada tahun 1991 dikemukan baha kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Sehingga diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun hutan tropis di Indonesia akan habis. Kerusakan ...

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan pun sangat banyak. Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Namun, tidak selamanya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa ...

Sistem pengelolaan mineral dan batubara saat ini telah mengalami perubahan yang sangat fundamental, yang semula menggunakan sistem kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara(PKP2B), namun kini telah berubah sistem pengelolaannya menjadi dalam bentuk izin. Izin pengelolaan mineral dan batubara yang dikenal saat ini, meliputi Izin Pertambangan Khusus (IUPK). Bagi investor yang menanamkan investasinya di bidang pertambangan, maka investor tersebut harus mengikuti prosedur ...