Buku Wajib Pengadaan: Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 ini Membahas: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, mencakup: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang Jasa Bab III Pelaku Pengadaan Barang Jasa Bab IV Perencanaan Pengadaan Bab V Persiapan Pengadaan Barang Jasa Bab VI Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola Bab VII Pelaksanaan Persiapan Pengadaan ...

Buku ini tergolong angka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih di dominasi oleh metode normatif-edukatif. Metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya, yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum yang lebih ril. (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo) Selain ...

Pengadilan HAM Ad Hoc di bentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari pengadilan hak asasi manusia di indonesia ...

Hukum acara peratun mengalami psasang suut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir. Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut peratun dengan disahkanya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan hadirnya berbagai undnag undang sektoralyang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh peratun. ...

Tahukah Anda apa bedanya hoaxes (berita bohong), fake news (berita palsu), dan hate speech (ujaran kebencian)? Peredaran hoax cyber merupakan fenomena yang krusial dalam konteks Indonesia. Mengapa? Setengah dari penduduk Indonesia (2016) telah terhubung dengan internet. Menurut Survei Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia APJII, jumlah pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 132,7 juta. Jumlah yang begitu besar inilah yang menyebabkan “kekuasaan” tumbuh marak di dunia maya, ...

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana ...

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud demokrasi. Dengan kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara subtansi atau “demokrasi subtansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah ...

Dinamika ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berkembang sangat pesat, termasuk soal mekanisme dan praktik penyelesaian sengketanya. Pada awal pemilihan langsung tahun 2005, mekanisme diselesaikan di Mahkamah Agung. Tahun 2008-2014 dialihkan ke Mahkamah KonstItusi (MK). Ruang penyelesaian sengketa melalui badan peradilan sempat vakurn ketika UU No. 22/2014 tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikota berlaku. Namun, sebelum diimplementasikan UU dimaksud ...

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Disamping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan mengenai hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan. Selanjutkan diuraikan letak hukum perburuhan dalam sistem hukum perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahsan berikutnya memuat secara garis besar materi pengerahan dan pendayaguna tenaga kerja, hubungan kerja, ...

Nenek Minah yang diadili karena menculi tiga butir buah kakao, Basar dan Kholil diajukan ke persidangan karena mencuri semangka, serta seorang anak berinisial AP (13 tahun) yang didakwa mencuri tali timba adalah beberapa contoh dari sekian banyak perkara pencurian yang relatif kecil nilai kerugian ekonomisnya, namun perkara-perkara tersebut menarik perhatian yang cukup besar baik bagi masyarakat umum maupun para pelaku dan pemerhati hukum. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ...

Dapatkah analisis ekonomi atas hukum diguakan sebagai konsep untuk efektifitas pemberantasan korupsi? Manakah yang harus diprioritaskan, pembangunan ekonomi atau pembangunan hukum? buku ini mengupas jawaban beserta alasannya. Selain menganalisis korupsi dan pemberantasannya dari Disiplin ilmu-hukum, bukiu ini juga menggunakan disiplin lmu ekonomi, dan ilmu kebijakan publik. ...

Berbicara hukum, baik acara pidana, perdata, maupun tindak korupsi terletak pada pembuktian yang dimulai dari tingkat penyidikan oleh polisi sampai ke tingkat pengadilan oleh hakim. Pihak-pihak terkait, seperti polisi, jaksa, dan hakim hendaknya menguasai hukum pembuktian tersebut. Lebih-lebih bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi tersangka tindak pidana, perdata, dan korupsi. Buku ini memaparkan penerapan hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia. ...

Salah satu profesi favorit bagi para lulusan Fakultas Hukum adalah Advokat. Advokat tergolong sebagai profesi yang fleksibel sehingga sangat diminati oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum. Buku ini disusun secara khusus bagi para calon peserta ujian Profesi Advokat. Materi yang dipaparkan tidak hanya berkaitan dengan ujian Profesi Advokat an sich, tetapi juga dasar-dasar materi hukum acara, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ujian Profesi ...

Hukum konstitusi merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara pelbagai lembaga di dalam suatu negara. Sangat penting memahami hukum konstitusi karena ia menjadi hukum dasar negara yang mengatur bagaimana menyelenggarakan negara—dengan berbagai lembaga negara yang ada di dalamnya, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Buku ini membahas hukum konstitusi dan kelembagaan negara di Indonesia. Materi buku ini dibuka dengan pembahasan tentang Pancasila sebagai sumber ...

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan dengan wilayah begitu luas dan jumlah penduduk yang banyak, tentu sangat ...

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum, apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan pahami. Di samping itu, pemahaman konstitusi dapat menjadi instrumen upaya meluruskan pemahaman yang belum tepat dalam mengkaji setiap permasalahan hukum. Hal tersebut mengingat kajian ...

Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan internasional. Buku ini adalah buku paling lengkap yang membahas pelbagai aspek hukum hak asasi ...

Buku ini merupakan buku mengenai penerapan Yurisdiksi Universal bertujuan untuk menilai pelaksanaan Yurisdiksi Universal dalam kedaulatan nasional negara-negara. Yang diukur dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan–ketentuan Hukum Negara-negara yang mengandung kaidah Yurisdiksi Internasional dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, mensistematisir data tersebut dan selanjutnya dijelaskan, ...